TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pariwisata Arief Yahya menjanjikan akan mengawal sendiri pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK di Jawa Barat. ”Saya janji akan kawal sendiri. Saya sudah instruksikan untuk hari ini juga membentuk Tim Khusus yang ketuanya adalah Menpar untuk KEK Pariwisata di Menpar, baru maju di Kemenko Perekonomian,” kata dia setelah berbicara di forum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2020 di Bandung, Selasa, 2 April 2019.

BACA: Di Sela Musrenbang, Ridwan Kamil Rayakan HUT Menteri Pariwisata

Arief membenarkan ada dua usulan KEK di Jawa Barat yang sempat dijanjikannya akan tembus di bulan Maret tahun ini yakni usulan KEK di Cikidang Sukabumi, dan Pangandaran. Dia menjanjikan itu pad November 2018 di forum Musrenbang penyusunan RPJMD Jawa Barat 2018-2023. “Kalau itu yang saya janjikan adalah semua persyaratan. Ternyata semua persyaratan secara administrasi sudah terpenuhi,” kata dia.

Setelah semua persyaratan tuntas, dari pengalamannya dibutuhkan waktu paling cepat 3 bulan hingga mendapat pengukuhan sebagai KEK dari pemerintah. Rata-rata pengurusan persyaratan hingga penetapan KEK lewat Peraturan Pemerintah itu membutuhkan waktu 6 bulan. Arief memperkirakan, pada September 2019 nanti Jawa Barat akan memiliki KEK pertama.

BACA: Menteri Pariwisata Targetkan 1 Juta Wisatawan ke Tanjung Lesung

“Setelah semua persyaratan paling cepat 3 bulan, tapi saya tidak berani, 6 bulan sajalah. Anggap saja mulai di Maret ini, 6 bulan lagi dapat (pengukuhan). Kemarin saya ngurus di Sulut itu 3 bulan saya minta semua persyaratan sudah selesai, bulan Maret, tetapi di Sulut saya percepat saya lebih yakin Juni akan dapat,” kata Arief.

Menurut Arief, kemungkinan yang pertama hadir di Jawa Barat adalah KEK Cikidang dengan luas areal 353 hektare setara luasan Pulau Nusa Penida di Bali. “Saya janjikan tahun ini Jawa Barat punya KEK yang pertama, mungkin Cikidang dulu karena sudah ada dua industri di situ yakni pariwisata dan pendidikan tinggi. Sekarang untuk Pangandaran itu pariwisata dan kemaritiman,” kata dia.

Arief mengaku, dirinya tidak hanya akan mengawal Cikidang dan Pangandaran , tapi lima usulan KEK lainnya di Jawa Barat. Lima usulan KEK baru tersebut adalah Aerocity Kertajati di Majalengka, Patimban di Subang, Walini di Bandung Barat, pulau-pulau pesisir Kabupaten Cirebon, serta Jatigede di Sumedang. “Semua yang tujuh yang kita usulkan untuk Jawa Barat, nanti saya kawal sendiri,” kata dia.

Arief mengatakan, ratusan hektare lahan pemerintah di masing-masing wilayah bisa menjadi modal pengusulan KEK. “Bisa gak tanah pemerintah? Jawabannya bisa. Jatigede itu sebagiannya lahan Perhutani, tanahnya 309 hektare itu 100 persen tanah Perhutani. Badan otorita Danau Toba itu 603 hektare, 100 persen tanahnya milik Kementerian LHK. Tidak ada masalah dengan tanah pemerintah, malah lebih mudah. Kita tidak perlu membelinya, kalau pemerintah tinggal dipindahkan ke pemerintah,” kata dia.

Aerocity Bandara Kertajati di Majalengka misalnya sudah diproyeksikan memiliki lahan ribuan hektare, lalu lahan pemerintah untuk Pelabuhan Patimban sebagiannya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, seta Walini yang akan menjadi salah satu TOD kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dia mengaku ngotot mengusulkan KEK pariwisata hadir di Jawa Barat karena potensi provinsi tersebut. “Saya sangat ingin Jawa Barat memiliki Kawasan Ekonomi Khusus karena saya sangat yakin provinsi pariwisata itu adalah Jawa Barat,” kata Arief.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, visi provinsi Jawa Barat dalam kepemimpinannya menjadikan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian. Tahun anggaran 2020 ini diklaimnya baru bisa sepenuhnya dikelolanya mulai dari perencanaan sampai eksekusi.

“Mudah-mudahan goal dulu yang Pangandaran dan (Cikidang) Sukabumi nanti mengakselerasi ini. Kalau ini terjadi, saya yakin pertumbuhan (ekonomi) yang sekarang 5,6 persen bisa jauh lebih cepat karena investasi datang membelanjakan modal dan menghasilkan lapangan kerja yang luar biasa, sambil urusan-urusan dasar seperti pendidikan, kesehatan , perlindungan golongan ekonomi lemah tetap kita lakukan,” kata dia, Selasa, 2 April 2019.

Ridwan Kamil mengatakan, dari dua usulan KEK yang sudah masuk tersebut, satu di antaranya diakuinya sempat ditolak berkasnya oleh pemerintah yakni usulan di Pangandaran. “Bayi pertama selalu butuh penyesuaian, setelah nanti lulus, Insya Allah yang lainya lebih sudah. Kan yang meng-aprove bukan kami, tapi dari lintas kementerian. Salah satu syaratnya tidak bisa 100 persen full pariwisata, harus ada tambahan. Ya sudah. Kalau Pangandaran kemaritiman, maka 80 persen pariwisata maka 20 persennya tentang industri teknologi kemaritiman,” kata dia.

Baca berita tentang Menteri Pariwisata lainnya di Tempo.co.