Nilai Tukar Petani Turun pada Maret 2019, Begini Komentar Menteri Amran

Senin, 1 April 2019 20:22 WIB

Ilustrasi petani/buruh tani. ANTARA/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut nilai tukar petani dan nilai tukar usaha pertanian tidak bisa dibaca dari perubahan setiap bulannya, melainkan per tahun.

BACA: BPS Sebut Nilai Tukar Petani per Maret 2019 Turun, Apa Artinya?

"Terkadang ada orang membaca per bulan, ini keliru. Itu harus dibaca tahunan karena adalah tanaman semusim. itu yang perlu disempurnakan analisisnya," kata Amran di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin, 1 April 2019.

Ihwal kesejahteraan petani, menurut Amran, juga mesti dilihat berdasarkan parameter-parameter lain seperti yang telah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Misalnya saja inflasi yang pernah mencapai 10 persen bisa ditekan turun ke kisaran 3 persen.

BACA: Jokowi Ingin Industri Pengolahan Buka Pabrik di 3 KEK Baru Sulut

Advertising
Advertising

Parameter lainnya, ia menyebut angka kemiskinan di desa turun. Di samping itu, Produk Domestik Bruto pertanian juga naik dari Rp 900 triliun pada 2014 menjadi Rp 1460 triliun pada tahun lalu.

"Kemudian pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam dua tahun berturut-turut dan kami mendapatkan dari KPK anti gratifikasi terbaik, tentu capaian ini juga dilandasi dengan data-data produksi," kata Amran.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai tukar petani (NTP) turun sebesar 0,21 persen menjadi 102,73 pada Maret 2019 jika dibandingkan dengan Februari 2019.

"Penurunan NTP pada Maret 2019 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi petani," kata Kepala BPS Suharyanto di kantornya.

Suharyanto menjelaskan, NTP menunjukkan nilai tukar dari produk-produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga termasuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Penurunan NTP Maret 2019, menurut Suharyanto, dipengaruhi oleh penurunan NTP di tiga subsektor pertanian. NTP di tiga subsesktor pertanian itu adalah NTP Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,33 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,22 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 0,41 persen.

Sebaliknya, dua subsektor lainnya mengalami kenaikan NTP, yaitu Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 0,87 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,70 persen.

BPS juga mencatat, NTP Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2019 mengalami penurunan terbesar yakni 2,43 persen dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan tertinggi yakni 1,41 persen dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.

Pada Maret 2019, BPS mencatat terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,33 persen, dengan kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Sedangkan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Maret 2019 sebesar 111,14 atau turun 0,04 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.

Baca berita tentang Nilai Tukar Petani lainnya di Tempo.co.

ANTARA

Berita terkait

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

4 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

5 hari lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

5 hari lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

5 hari lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

6 hari lalu

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyalakan listrik di sektor agrikultur wilayah Kabupaten Sragen.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

12 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

16 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

29 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

30 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya

Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

34 hari lalu

Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

Anggota Komisi VI DPR RI, M. Husni, merasa miris akan permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusian yang berulang setiap tahun.

Baca Selengkapnya