Kenapa Isu Buyback Indosat Hampir Selalu Muncul di Tiap Pilpres?

Rabu, 27 Maret 2019 11:36 WIB

Gedung Indosat ooredoo di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pembelian kembali atau buyback Indosat Ooredoo dilontarkan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, dalam kampanye politiknya. Pada 20 Maret 2019 lalu, dalam sebuah wawancara dengan wartawan, Sandiaga, menegaskan bakal merebut kembali saham Indosat yang telah dijual pemerintah pada masa Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden.

Baca: Sandiaga Mau Buyback Indosat, JK Sarankan Investasi Lain

“Di bawah Prabowo Sandi akan kami usahakan,” ujar Sandiaga di Jakarta kala itu. Janji membeli kembali saham perusahaan jasa telekomunikasi itu sejatinya tak hanya muncul dalam kampanye Pilpres 2019. Dua presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, pernah menyatakan wacana serupa.

Dalam debat capres melawan Prabowo Subianto pada Juni 2014 lampau, Jokowi kala maju sebagai calon presiden, menuturkan niatnya melakukan buy back saham Indosat. Jokowi saat itu yakin, Indonesia akan kembali memiliki perusahaan tersebut beserta satelit-satelit yang berguna untuk pertahanan nasional.

"Ke depan kita buyback Indonesia sehingga menjadi milik kita lagi. Maka itu, ekonomi kita harus tumbuh 7 persen," katanya waktu itu. Pernyataan itu muncul saat Jokowi menjawab pertanyaan Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan Megawati yang menjual Indosat dalam debat capres.

Advertising
Advertising

Sementara itu, pada 2007, pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla mendaraskan janji serupa. SBY pernah mewacanakan bakal membeli kembali 42 persen saham Indosat dari Singapore Technologies Telemedia.

SBY merencanakan buyback Indosat lewat kerja sama dengan Alfa Group atau Altimo. Altimo merupakan perusahaan jasa telekomunikasi yang berbasis di Rusia. Menurut SBY waktu itu, Altimo akan menggelontorkan investasi US$ 2 miliar.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi 7 Mei 2007 disebutkan pemerintah pada masa itu memiliki dua skenario pembelian saham Indosat. Pertama, Altimo mengucurkan pinjaman dengan formulasi konversi utang. Kedua, Altimo membeli langsung saham Indosat tanpa hitung-hitungan harga premium. Namun, rencana itu tak terlaksana karena ada potensi kerugian.

Mengutip dari laman resmi perusahaan, Indosat didirikan sejak tahun 1967. Ini adalah perusahaan telekomunikasi internasional pertama di Indonesia.

Pada 1980, seluruh saham asing di Indosat diakuisisi pemerintah. Pada 1994, Indosat resmi melantai di bursa saham. Adapun pemerintah menguasai 65 persen saham dan sisanya adalah milik publik.

Pada 2002, pemerintah menjual 8,10 persen sahamnya ke publik. Saham Indosat sebesar 41,94 persen kembali dijual kepada Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. Transaksi ini membuat saham pemerintah menyusut menjadi tinggal 15 persen.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

17 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

18 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

18 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya