TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo belum tahu menahu soal kerja sama pemerintah Indonesia dan Cina dalam One Belt One Road alias Satu Sabuk Satu Jalan. Proyek yang dikabarkan bernilai mencapai US$ 91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun akan ditandatangani pada bulan depan.

BACA: Proyek One Belt One Road Cina di Indonesia Rp 1.288 T, Apa Saja?

"Saya belum mendalami hal itu, nanti saya cek ke Komisi 11," kata Bambang saat ditemui usai menghadiri acara "Seminar Nasional" oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF di ITS Tower, Jakarta Timur, Selasa, 26 Maret 2019.

Informasi proyek One Belt One Road inu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama.

BACA: Luhut: Proyek Inisiasi One Belt One Road Cina Diteken Bulan Depan

Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara (Kaltara), pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.

“Tahap pertama hampir selesai dengan nilai proyek beberapa miliar dolar AS yang akan ditandatangani pada waktunya dalam satu bulan ke depan,” ujar Luhut, Kamis malam, 21 Maret 2019.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menyampaikan pemerintah Indonesia, kata dia, menawarkan dua kelompok proyek prioritas. Kelompok pertama mencakup empat koridor wilayah yakni Sumatera Utara (Sumut), Kaltara, Sulawesi Utara (Sulut), dan Bali. Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas beberapa proyek di Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Jambi, dan Papua.

"(Sebanyak) 28 proyek itu yang terpilih dengan prinsip kalau sesama badan usaha tidak sepakat, kota enggak punya alasan menahan, yang penting kita memfasilitasi," tutur Ridwan, Kamis malam pekan lalu, 21 Maret 2019.

Baca berita tentang One Belt One Road lainnya di Tempo.co.