TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang rencananya akan digelar di Jakarta pada akhir bulan ini. Acara ini viral di media sosial salah satunya disebut oleh Andi Arief, karena disebut akan menghamburkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Baca: BNN Sebut Andi Arief Sudah Rutin Konsumsi Sabu

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan bahwa acara tersebut merupakan inisiatif dari penyelenggara yakni beberapa komponen asosiasi kepala desa dan perangkat desa yang menyatu dalam Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD).

“Menanggapi dan menyikapi adanya Surat Edaran Bakornas Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (P3KD) kepada seluruh kepala desa yang akan melaksanakan acara apel pemerintahan desa, itu semua adalah merupakan inisiatif ide gagasan original dari mereka, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenko Polhukam tidak ada ada keikutsertaan” katanya dalam Live IG konferensi pers di Kemendagri, Selasa, 19 Maret 2019.

Kementerian Dalam Negeri menanggapi rumor yang beredar di media sosial, seperti salah satunya yang diunggah politikus Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun twitternya @AndiArief__ dia menyebut acara yang akan dihadiri 100.000 orang ini menghamburkan uang APBN dan menuding sebagai proyek Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dia juga menyebut seluruh kepala desa seluruh Indonesia dipaksa datang untuk memberikan gelar bapak pembangunan kepada Jokowi. Cuitan itu diunggah pada Senin, 18 Maret 2019 pukul 21.56. "Seluruh kepala Desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan Desa untuk Pak Jokowi. Setiap Kepala Desa ambil uang dana desa 3 jt rupiah. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri. Ck ck ck," tulis Andi Arief.

Dalam cuitan hari ini Rabu,19 Maret 2019, Andi Arief melanjutkan bahwa mobilisasi kepala desa dengan menyebut dana desa sebagai mobilisasi, mirip strategi pemenangan presiden ke-2 RI Soeharto dan Golkar. Dia juga menuding Mendagri Tjahjo Kumolo adalah pewaris Golkar.

Namun hal itu dibantah oleh Hadi. Dia menegaskan bahwa tidak ada perintah tersebut. Pendanaan untuk acara tersebut juga merupakan inisiatif dari penyelenggara sendiri.

“Dari kemendagri tidak pernah memerintahkan (untuk pakai dana desa). Jadi kalau menggunakan dana atas perintah dari paguyuban, kalau tidak sesuai ketentuan nantinya pasti akan bermasalah. Kalau dari kantongnya sendiri sah sah saja,” katanya.