Jokowi Minta Penggunaan Karet untuk Adonan Aspal Jalan Diwajibkan

Minggu, 17 Maret 2019 12:20 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyadap pohon karet usai Silaturahmi Bersama Petani Karet di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, 9 Maret 2019. Foto : Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Medan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah serius berupaya melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong kenaikan harga jual karet di dalam negeri. Terlebih saat ini harga jual karet dinilai petani belum lagi menjanjikan.

Baca: Solusi Defisit BPJS oleh BPN Prabowo Disebut Gali Tutup Lubang

Salah satu upayanya, kata Jokowi, adalah dengan meningkatkan penggunaan karet alam itu untuk kebutuhan di dalam negeri. "Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan akan mewajibkan penggunaan karet untuk campuran pengaspalan jalan di seluruh daerah," katanya, Sabtu, 17 Maret 2019.

Dengan cara itu, kata Jokowi, ditambah ada kesepakatan mengurangi ekspor bersama negara produsen lainnya, diharapkan harga karet kembali bagus.

Menurut Jokowi, harga karet sudah bergerak naik, tetapi tetap belum memuaskan petani karena sebelumnya harga bahkan sempat mencapai Rp 20 ribu per kg. "Program penggunaan karet untuk campuran aspal itu segera akan dilakukan. Kementerian terkait sudah saya suruh buat aturan dan dijalankan," katanya.

Advertising
Advertising

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya di Jakarta mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyelesaikan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) pemanfaatan aspal karet untuk pembangunan jalan di daerah.

Baca: Ada Jokowi dan Prabowo di Pameran Jakarta Toys and Comics 2019

"Kami sedang siapkan NSPK-nya. Menteri Dalam Negeri nantinya yang akan membuat surat edaran," kata Darmin. Kalau NSPK selesai dan dibuat surat edarannya, maka penggunaan karet untuk aspal menjadi wajib di seluruh daerah.

Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.

ANTARA

Berita terkait

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

3 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

10 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

14 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

17 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

21 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

21 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

22 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

23 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

23 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

1 hari lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya