TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany menyatakan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan dapat ditutupi dari banyak sumber pendanaan. "Salah satunya dengan pemikiran dari dana pajak rokok, dana cukai rokok, dan masih ada sumber-sumber lain yang bisa dimobilisir. Kami juga meningkatkan tax ratio," katanya di dalam salah satu diskusi di, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2019.

Baca: Prabowo Sebut Defisit BPJS Kesehatan Rp 20 T Masalah Kecil

Pernyataan Hasbullah menanggapi defisit BPJS Kesehatan yang tahun lalu diperkirakan mencapai Rp 16,5 triliun. Defisit tersebut, menurut Hasbullah, bukan semata-mata karena imbas kurang bayar iuran dari masyarakat pengguna.

Sebab, perekonomian yang tumbuh 5,17 persen disebutnya sebagai salah satu bukti modal masyarakat mampu membayar iuran. "Daya beli masyarakat ada, di luar kebutuhan pokok," ujarnya.

Oleh karena itu, Hasbullah menyebutkan, sejumlah cara memobilisasi sumber daya masyarakat misalnya dengan menaikkan harga rokok atau menaikkan iurannya dapat digunakan besar untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Defisit tersebut juga terjadi karena memang banyak pos pengeluaran yang harus ditanggung.

Sebelumnya calon wakil presiden dengan nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebutkan salah satu syarat agar BPJS Kesehatan keluar dari defisit adalah menyerahkannya untuk ditangani oleh kalangan profesional. Ia berjanji bila dirinya dan Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden mendatang, manajemen keuangan BPJS Kesehatan akan ditangani secara profesional.

"Defisit BPJS akan dihitung dan dikelola secara betul-betul pendekatan yang komprehensif," kata Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Februari 2019.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Defisit BPJS Kesehatan Jadi Masalah Buruk

Namun, kalaupun ada kekurangan finansial di BPJS Kesehatan, menurut Sandiaga, pemerintah akan menambalnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Jika ada kekurangan itu, lanjut dia, harus ditambal dengan APBN, itu yang menjadi salah satu pendekatan," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

ANTARA