4 Tahun Jokowi, Defisit BPJS Kesehatan Jadi Masalah Buruk

Suasana ruang tunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tampak normal dan tak ada antrean menular meski harus melayani tambahan rujukan dari Puskesmas setelah terbitnya Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Tahun 2018 soal rujukan berjenjang. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute Umi Lutfiah mengatakan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi batu sandungan empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
 
 
"Jika pemerintah masih saja enggan menaikkan besarnya iuran bulanan, maka tidak heran jika defisit yang dialami BPJS Kesehatan semakin lama semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta dari tahun ke tahun dan diperburuk dengan tunggakan iuran peserta mandiri," kata Umi dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Oktober 2018.
 
Dalam laporan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, kata Umi, diketahui bahwa anggaran perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun. Umi mengatakan peningkatan anggaran ini juga diimbangi dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
 
Menurut Umi dari segi cakupan kepesertaan memang meningkat, namun dari segi defisit yang dialami BPJS Kesehatan juga meningkat. Sampai saat ini, kata Umi defisit mencapai angka Rp 16.5 triliun, di mana pemerintah terus berupaya menekan defisit tersebut dengan berbagai cara.
 
Namun, kata Umi, sampai saat ini pemerintah belum mau menaikkan iuran bulanan peserta BPJS Kesehatan. Dia mengatakan saat ini peserta mandiri kelas I harus membayar Rp 80.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas III Rp 25.500. Padahal, kata Umi, sejak 2015 lalu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah memberikan rekomendasi terkait besarnya iuran bulanan BPJS Kesehatan. Untuk peserta mandiri kelas I, DJSN merekomendasikan Rp 80.000, kelas II Rp 63.000, dan kelas III Rp 33.000.
 
"Fakta ini menunjukkan bahwa iuran BPJS yang saat ini belum sesuai dengan perhitungan iuran minimal yang sudah dihitung DJSN. Untuk kelas II saja memiliki margin Rp 12.000 dan Rp 7.500 untuk kelas III. Jika selisih ini dikalikan dengan jumlah peserta, sudah berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk menambal kekurangan iuran ini," ujar Umi.
 
Lebih lanjut, Umi mengatakan penggunaan dana cukai rokok yang diandalkan untuk menambal defisit harus pula diimbangi dengan pelayanan promotif dan preventif. Jumlah orang sakit akan terus bertambah jika fokus pelayanan kesehatan negara kita hanya pada ranah penyembuhan/kuratif-rehabilitatif.
 
Selain itu, menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan jelas lebih mahal jika dibandingkan dengan alokasi dana untuk program promotif-preventif.
 
 
"Ingat bahwa penyakit akibat gaya hidup yang tidak sehat seperti jantung dan stroke merupakan penyakit yang menyedot klaim BPJS Kesehatan terbanyak. Salah satu upaya menekan angka penyakit akibat gaya hidup adalah dengan gencar menggaungkan program promotif/preventif," ujar Umi.
 





DPR Tuding Kementan Bohong Data Surplus Beras, Bapanas: Defisit 6 Bulan Terakhir

17 jam lalu

DPR Tuding Kementan Bohong Data Surplus Beras, Bapanas: Defisit 6 Bulan Terakhir

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin kembali mengungkit soal data surplus beras dari Kementerian Pertanian (Kementan).


Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

4 hari lalu

Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib di 8 layanan publik Indonesia, bagaimana mengetahui apakah status kartu yang dimiliki aktif atau tidak?


Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

6 hari lalu

Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

Seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti program BPJS Kesehatan. Inilah cara terbaru menggunakan BPJS Kesehatan.


Cara Cek Kantor BPJS Kesehatan Terdekat Dari Lokasi Anda

7 hari lalu

Cara Cek Kantor BPJS Kesehatan Terdekat Dari Lokasi Anda

Beberapa orang memilih untuk mengurus BPJS secara langsung ke kantornya. Adapun cara mengetahui lokasinya bisa lewat website atau Google Maps.


Ingatkan Lagi, BPJS Kesehatan Tak Menanggung 21 Jenis Pelayanan Kesehatan

7 hari lalu

Ingatkan Lagi, BPJS Kesehatan Tak Menanggung 21 Jenis Pelayanan Kesehatan

Ternyata tak semua penyakit ditanggung BPJS kesehatan, apa sajakah 21 layanan kesehatan yang tak ditanggung itu? Bagaimana regulasinya?


Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP yang Mudah

14 hari lalu

Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP yang Mudah

Cara mengecek nomor BPJS Kesehatan dengan NIK melalui aplikasi JKN Mobile, WA, dan media sosial.


Ada Potensi Defisit Beras, Bulog: Kalau Soal Pangan Kita Jangan Alergi Sama Impor

15 hari lalu

Ada Potensi Defisit Beras, Bulog: Kalau Soal Pangan Kita Jangan Alergi Sama Impor

Bapanas berencana menaikkan target penyerapan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.


Cara Mengganti No HP yang Terdaftar di BPJS Kesehatan

16 hari lalu

Cara Mengganti No HP yang Terdaftar di BPJS Kesehatan

Cara mengganti nomor HP yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan untuk menikmati layanan JKN Mobile.


Inilah Syarat dan Kriteria Pelayanan Gawat Darurat Menggunakan BPJS Kesehatan

18 hari lalu

Inilah Syarat dan Kriteria Pelayanan Gawat Darurat Menggunakan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan dalam menjamin pelayanan gawat darurat medis harus memenuhi beberapa syarat. Apa saja?


Wamenkeu Sebut Defisit APBN jadi Strategi Hadapi Ketidakpastian di 2023, Apa Maksudnya?

18 hari lalu

Wamenkeu Sebut Defisit APBN jadi Strategi Hadapi Ketidakpastian di 2023, Apa Maksudnya?

Wamenkeu Suahasil Nazara menyebutkan defisit APBN digunakan pemerintah sebagai salah satu strategi untuk menghadapi tahun 2023 yang penuh tantangan.