Kubu Jokowi Dorong Kenaikan Cukai Rokok, Apa Sebabnya?

Sabtu, 9 Maret 2019 15:32 WIB

Bea Cukai Malang lakukan penindakan terhadap rokok ilegal.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany mengatakan cukai rokok di Indonesia masih terlalu rendah sehingga berpotensi makin meningkatkan risiko penyakit akibat rokok. Oleh karena itu, kata dia, pada pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mendatang akan menaikkan cukai rokok tersebut.

Baca: Dari Mana Sumber Dana Kartu Prakerja Jokowi? Ini Kata TKN

"Kalau kita lihat best practice di seluruh dunia, cukai rokok di Indonesia masih terlalu rendah. Di Singapura cukai rokok 90 persen dari harga rokok. Industri juga tahu cukai akan naik," kata Hasbullah di D'Consulate Resto, Jakarta, 9 Maret 2019.

Hal itu dia sampaikan dalam diskusi Menuju Debat III, Menakar Visi Kesehatan. Hasbullah mengatakan kenaikan ke depan belum diperhitungkan lebih lanjut kemungkinan persentasenya. Meski begitu, ada ancer-ancer kenaikan di atas yang sekarang, di mana cukai rokok 57 persen.

Hasbullah mengatakan saat sebagai akademisi di Universitas Indonesia, dia bersama teman-temannya sudah menyusun draf rancangan Undang-undang cukai yang baru. Dalam draf itu, kata dia, ada tambahan penerimaan cukai dan penggunaan cukai untuk memperkuat petani tembakau dan pekerja rokok agar mereka.

Advertising
Advertising

Penggunaan dana cukai untuk petani ini, menurut Hasbullah, akan diperuntukkan bagi industri rokok, terutama ketika nanti disebut sebagai sunset industry. "Oleh karena itu kami mempersiapkan dengan menggali sumber-sumber cukai lain. Sudah kami siapkan dan share ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

Lebih lanjut Hasbullah mengatakan, Jokowi sejak awal pemerintahan sudah berkali-kali mengatakan untuk jangan merokok atau jangan gunakan uang untuk merokok. Dia menilai rokok, merupakan persoalannya multi sektoral, tidak hanya kesehatan.

"Ada masalah sosial, ekonomi, bahkan agama, jadi cukup kompleks. Tapi kita akan bergerak menyesuaikan dengan kondisi dalam tujuan yang sama. Yang paling penting adalah membangun kesamaan visi, bahwa ini adalah tantangan kita bersama," kata Hasbullah.

Baca: Sri Mulyani Disebut Pencetak Utang, Jokowi: Belum Ngerti Ekonomi

Adapun debat ketiga akan berlangsung pada 17 Maret 2019 dengan tema Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Budaya. Dia mengatakan calon wakil presiden Jokowi, Maruf Amin sudah siap menghadapi debat tersebut.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

13 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya