Dari Mana Sumber Dana Kartu Prakerja Jokowi? Ini Kata TKN

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi memaparkan visi misinya saat Konvensi Rakyat Jokowi - Amin di Sentul International Convention Center, Bogor, Ahad, 24 Februari 2019.  Kartu tersebut terdiri dari Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi memaparkan visi misinya saat Konvensi Rakyat Jokowi - Amin di Sentul International Convention Center, Bogor, Ahad, 24 Februari 2019. Kartu tersebut terdiri dari Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Persoalan sumber dana untuk Kartu Prakerja yang bakal dikeluarkan Presiden Joko Widodo  atau Jokowi menjadi kritik dari berbagai pihak, salah satunya Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Untuk itu, Juru Bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, asal muasal anggaran untuk kartu tersebut. "Soal anggaran dari kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua hal," ujar Ace dalam pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.  

    BACA: TKN Jokowi - Maruf Kaji Kritik JK Soal Tunjangan Pengangguran

    Pertama, ujar Ace, program kartu anyar itu bisa dibiayai melalui skema anggaran negara. Sebabnya, pendidikan keahlian dan vokasi sejatinya sudah banyak dilakukan di berbagai kementerian, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

    Kartu Prakerja itu, menurut Ace, dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. "Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur," kata dia.

    BACA: JK Kritik Tunjangan Pengangguran, Begini Respons Menteri Hanif

    Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ace berujar pemerintah juga bisa menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja terampil siap pakai. Dunia usaha dan industri, kata dia, bisa dilibatkan untuk mempersiapkan SDM yang dibutuhkan. Dengan demikian, ia meuturkan program kartu prakerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri. 

    "Kebijakan Kartu Pra Kerja ini sangat bisa dilakukan kalau kita memiliki political will disertai politik anggaran yang berorientasi pada pengembangan kualitas SDM," ujar Ace. "Selain bahwa pelibatan dunia swasta dan industri menjadi penting dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha." 

    Di samping itu, Ace melihat kebijakan Kartu Prakerja tidak melulu bicara soal dana semata, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

    "Kami berkeyakinan dengan kebijakan Kartu Prakerja ini Presiden menginginkan SDM, baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi, memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja maupun dalam membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya kartu Prakerja," kata dia. 

    Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu prakerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.

    "Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra-kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.

    Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Bada Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan diberikan rata-rata Rp 1 juta.

    Nizar berpendapat program itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Tidak ada program kartu pra-kerja dalam APBN 2019." Ia menyarankan Jokowi berfokus mengangkat pegawai honorer K2 menjadi aparatur sipil negara ketimbang menggaji pengangguran.

    Rencana Jokowi meluncurkan Kartu Pra-kerja disampaikan kala berorasi di Sentul International Convention Center, di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad, 24 Februari lalu. Capres nomor urut 01 itu akan merilis kartu itu bersama dua kartu lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    Jokowi berjanji memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan. Ia menargetkan 2 juta orang mengikuti pelatihan vokasi sehingga SDM Indonesia bersaing di luar negeri.

    Baca berita tentang kartu prakerja lainnya di Tempo.co.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H