Jokowi Tak Ingin Listrik Tergantung pada Energi Fosil

Reporter

Antara

Senin, 25 Februari 2019 11:55 WIB

Presiden Joko Widodo berpidato saat Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 22 Februari 2019. Dalam kesempatan itu Presiden membagikan 3000 sertifikat tanah kepada warga. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Cilacap - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak ingin jika pembangkit listrik di Indonesia terus-menerus tergantung pada bahan bakar energi fosil. Ia ingin terus mengembangkan pembangkit listrik dengan bahan bakar energi baru terbarukan.

Baca juga: Jokowi Akan Resmikan PLTU Karangkandri Cilacap Hari Ini

"Kita juga tidak ingin mengandalkan batubara, energi fosil," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1x660 MW yang terletak di Desa Karangkandri, Slarang dan Manganti, Cilacap, Jawa Tengah, Senin, 25 Februari 2019.

Ia mencontohkan hingga saat ini telah banyak dikembangkan pembangkit listrik dengan tenaga angin, air, bahkan uap di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satunya dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Jeneponto, yang disebut Jokowi sudah seperti di Belanda dengan begitu banyak kincir angin besar. "Dan ini akan kita lanjutkan di tempat lain yang anginnya besar," katanya.

Terlebih, kata dia, Indonesia cenderung memiliki tingkat intensitas embusan angin yang besar. Itu juga belum termasuk potensi air dan uap yang juga sangat bisa dikembangkan sebagai pembangkit listrik energi alternatif.

Di Cilacap, misalnya. Jokowi baru saja meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ekspansi 1x660 MW yang terletak di Desa Karangkandri, Slarang, dan Manganti, Cilacap, Jawa Tengah.

"Saya sangat menghargai, ini besar sekali menambah suplai energi listrik baik di Jawa maupun Bali. Masih ada sisa 1.000 MW yang akan diselesaikan akhirnya tahun ini," katanya.

Ia menambahkan, sekarang 98,2 persen listrik di Indonesia sudah masuk ke rumah-rumah di desa-desa terpencil. "Hanya tinggal sebagian kecil dan akhir tahun ini 99,9 persen harus sudah masuk ke semua rumah tangga di air tanah ini," katanya.

Ia menegaskan, listrik bukan hanya penting bagi ekonomi dan industri tapi juga bagi masyarakat di desa-desa terpencil. "Dengan adanya listrik anak-anak bisa belajar, industri rumah tangga di desa-desa bisa bekerja di malam hari yang biasanya tidak bisa, inilah pentingnya listrik," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat yakni Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

ANTARA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

55 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya