Prabowo Ingin Kembali Pisahkan Kewenangan KLHK, Apa Sebabnya?

Minggu, 17 Februari 2019 22:21 WIB

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji bila menang dalam pemilihan presiden 2019 bakal memisahkan fungsi kewenangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada saat ini. Dengan begitu, diharapkan penegakan hukum di sektor lingkungan hidup bisa lebih efektif.

Baca: Jokowi dan Prabowo Sama-sama Dukung Kelapa Sawit untuk Biofuel

"Saya akan pisahkan lingkungan hidup dan kehutanan. Ini kok jadi satu? Kan akan pisahkan demi tegaknya hukum di sektor lingkungan hidup, sebab ini masih sering jadi masalah," kata Prabowo dalam acara debat calon presiden kedua di Hotel Sultan, Ahad 17 Februari 2019.

Dalam debat pilpres tersebut, Prabowo mengatakan, pemisahan fungsi kewenangan kehutanan dan lingkungan hidup menjadi dua kementerian yang berbeda bakal menjadi salah satu perhatian utamanya. Ia menilai kedua fungsi itu diharapkan bisa mendukung program yang diusung untuk menegakkan hukum.

Prabowo juga mengatakan dirinya bakal serius untuk menegakkan hukum kepada perusahaan yang tidak melakukan ketentuan seperti yang ada dalam peraturan. Misalnya masih tak mengelola limbah, tak membayar pajak, melakukan kongkalikong dengan pejabat setempat sehingga bisa lolos dari kewajibannya.

Advertising
Advertising

"Kami akan tegakan pemerintah yang bersih, tidak melanggar dan melakukan adanya pencemaran bagi lingkungan," kata Prabowo.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi mengatakan selama tiga tahun terakhir pemerintah yang ia pimpin telah mampu mengurangi adanya kebakaran hutan dan kebakaran lahan gambut. Hal ini karena didukung oleh adanya penegakan hukum yang kuat.

Jokowi mengatakan sepanjang tiga tahun terakhir, sudah ada 11 perusahaan yang diberikan sanksi berupa pembayaran denda karena terlibat dalam kebakaran hutan atau illegal logging. "Sudah ada 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda Rp 18,3 triliun karena ada urusan dengan kebakaran hutan dan ilegal logging, jadi kami tegas dalam penegakan hukum," katanya.

Baca: Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Jokowi Grasa-grusu

Selain itu, Jokowi juga menjanjikan untuk terus fokus pada penanganan lingkungan seperti sampah plastik dan juga perbaikan lingkungan seperti proyek perbaikan lingkungan di area Sungai Citarum di Jawa Barat. Ini adalah program-program perbaikan lingkungan yang akan terus dilakukan jika nantinya dirinya diberikan kesempatan kedua untuk menjabat sebagai presiden.

Simak berita lainnya terkait Prabowo di Tempo.co.

Berita terkait

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

8 jam lalu

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

9 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

10 jam lalu

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.

Baca Selengkapnya

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

10 jam lalu

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

10 jam lalu

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

11 jam lalu

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.

Baca Selengkapnya

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

14 jam lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

14 jam lalu

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

15 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

15 jam lalu

Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.

Baca Selengkapnya