TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini bahwa ada banyak kompetitor dari PT Pertamina (Persero) yang akan mengantre agar bisa menjual avtur, bahan bakar pesawat, di Bandara Soekarno - Hatta. "Banyak kalau yang mau antre. Saya pastikan walaupun saya belum tahu (perusahaannya), tapi saya pastikan antre," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.

Baca: Proyek Jalan Tol Dikritik, Jokowi: Enggak Ngerti Ekonomi Makro

Jokowi mengatakan, upaya tersebut akan dilakukan jika Pertamina tak bisa menurunkan harga avtur hingga sama besarnya dengan yang dijual negara lain. Sebab, dengan Pertamina menjadi penjual tunggal di Bandara Soekarno Hatta, harga avtur menjadi tidak kompetitif.

"Bandingkan harga avtur di situ dengan yang deket-deket kita, terpaut 30 persen. Itu yang harus dibenahi, sehingga kalau harga sama dengan negara lain, ada yang namanya daya saing, competitiveness," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, perlu ada kompetisi dan persaingan sehat dalam penjualan avtur dengan harapan adanya efisiensi biaya. Harga avtur yang tinggi menjadi salah satu alasan sejumlah maskapai penerbangan menaikkan harga tiket pesawat domestik.

Dengan masuknya kompetitor dalam penjualan avtur tersebut, Jokowi menilai dampaknya tidak hanya ke harga tiket. Tetapi bisa berbagai sektor, salah satunya pariwisata dan perhotelan. Rencananya, Jokowi akan memanggil Direktur Pertamina Nicke Widyawati pada Selasa pagi ini untuk membahas opsi-opsi tersebut.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani sebelumnya mengadukan kepada Jokowi tentang dugaan Pertamina memonopoli penjualan avtur di Bandara Soekarno Hatta. Pertamina, kata dia, diduga menjual harga avtur lebih tinggi 20 persen dibandingkan harga internasional. Sehingga, harga tiket penerbangan domestik pun jadi mahal.

"Hal ini pula yang menyebabkan harga tiket pesawat luar negeri menjadi lebih murah, sehingga membuat sebagian masyarakat kita lebih memilih berlibur di luar negeri yang mengakibatkan keluarnya devisa," kata Hariyadi.

Baca: Ombudsman Bandingkan Impor Pangan Era SBY dan Jokowi, Hasilnya?

Hariyadi menuturkan, melambungnya harga tiket pesawat mengakibatkan berkurangnya perjalanan masyarakat di dalam negeri. Sehingga ikut berdampak pada menurunnya tingkat hunian (okupansi) hotel 20-40 persen. Selain itu, ketentuan bagasi berbayar oleh beberapa maskapai juga menyebabkan menurunnya omzet oleh-oleh produk UMKM.

Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.