BPK: Banyak Orang yang Tidak Tahu Badan Pemeriksa Keuangan

Minggu, 3 Februari 2019 14:53 WIB

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif dalam sosialisasi pengenalan BPK RI Kawal Harta Negara di hari bebas kendaraan Jalan Thamrin, Jakarta, Ahad 3 Februari 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif melakukan sosialisasi pengenalan BPK RI Kawal Harta Negara di hari bebas kendaraan Jalan Thamrin, Jakarta. Hal itu kata dia, bertujuan untuk mengajak masyarakat mengawasi keuangan negara.

Simak: BPK: Kerusakan Lingkungan Tambang Freeport Mulai Diperbaiki

"Harapannya juga masyarakat bersama BPK ikut mengawasi pengelolaan negara, supaya keuangan negara ini digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan negara seperti dalam UUD 1945," kata Bahtiar saat ditemui di acara hari bebas kendaraan, Thamrin Jakarta, Ahad, 3 Februari 2019.

Bahtiar mengatakan acara itu adalah bagian dari program peningkatan kesadaran publik atau pengetahuan publik atas BPK RI. "Siapa sih BPK RI itu? karena banyak orang yang tidak tahu tentang BPK RI. Sehingga acara ini merupakan bagian dari strategi BPK mengenalkan kepada masyarakat apa itu BPK, siapa itu BPK, apa saja tugas-tugasnya," ujar dia.

Para peserta yang hadir terlihat antusias dari untuk mengikuti acara seperti senam, kuis sosialisasi berhadiah, penampilan musik kolintang, dan permainan lainnya. Terdapat sekitar 70 orang mengikuti acara tersebut, juga silih berganti orang yang lewat dan mampir di gerai BPK itu.

Advertising
Advertising

Bahtiar mengatakan BPK adalah lembaga pemeriksa, pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. BPK bukan lembaga penegakan hukum, tapi lembaga pemeriksa independen terhadap keuangan negara.

Bahtiar mengatakan hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga perwakilan, DPR, DPRD, DPD, dan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Dia mengatakan kalau dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya unsur dugaan tindakak pidana korupsi atau penyimpangan keuangan negara yang melanggar hukum, maka hasil pemeriksaan itu lah yang diserahkan kepada instansi yg berwenang salah satunya KPK.

"Karena proses penegakan hukumnya di KPK, juga kepada kejaksaan dan kepolisian," kata Bahtiar.

Bahtiar tidak menargetkan jumlah pengunjung. Yang penting, kata dia, adalah penyebarluasan informasi tentang BPK kepada masyarakat.

"Kami juga buka ruang-ruang hasil pengawasan masyarakat. Dari situ nantinya kami follow up. Mereka bisa langsung beritahu BPK melalui aplikasi yang kami ciptakan. Aplikasi e-auditee BPK," ujar Bahtiar.

Berita terkait

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

11 jam lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

16 jam lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

8 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

43 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

47 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

47 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

47 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

47 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

47 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

47 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya