BKPM Sebut Investor Tetap Kalem Jika Ada Kejutan di Pilpres 2019

Reporter

Caesar Akbar

Rabu, 30 Januari 2019 14:38 WIB

Kepala BKPM Thomas Lembong dan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menghadiri Regional Investment Forum yang digelar Badan Kerjasama Penanaman Modal di Yogyakarta, 14 Maret 2018. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Tri Kasih Lembong menyebut secara umum investor global cukup optimistis dengan hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Baca juga:
Pentingnya Topik Logistik di Debat Capres Versi Asosiasi Logistik

Ia menyebut para pelaku bisnis sejatinya berharap adanya kontinuitas dan stabilitas di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, kalau pun nantinya ada kejutan pada hasil pemilu, alias sang penantang, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akhirnya menang, pelaku pasar masih tetap tenang.

"Pasangan calon oposisi banyak menyampaikan pernyataan yang pro internasionalisasi dan pro investasi. Beberapa hari lalu juga Badan Pemenangan Nasional Paslon 02 juga mengundang duta besar Uni Eropa untuk konsultasi dan komunikasi dengan dunia internasional dan investasi, jadi kalangan investor cukup kalem," ujar Lembong di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

Lembong mengatakan gestur-gestur yang ditunjukkan Prabowo-Sandiaga mengisyaratkan tidak akan ada banyak perubahan kebijakan bila mereka memerintah. "Jadi tetap akan pro investasi dan menjurus ke internasionalisasi kalau pun terjadi kejutan dalam Pemilu," kata dia. Walau, secara best case, pelaku pasar tetap berekspektasi adanya kontinuitas dan stabilitas.

Belakangan, tutur Lembong, poling-poling dari lembaga survey masih menunjukkan keunggulan dari sang inkumben, yaitu pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin alias menunjukkan adanya kontinuitas. "Tentunya pasar selalu punya preferensi pada kontinuitas stabilitas, itu adalah best case," ucapnya. "Semua poling data masih ke kontinuitas."

Sebelumnya tiga lembaga survei telah merilis hasil sigi mengenai elektabilitas kedua pasangan dalam pilpres mendatang. Ketiga lembaga yang kerap melakukan sigi tersebut sama-sama mencatat elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih unggul dibandingkan Prabowo-Sandiaga.

Lembaga Survei Indonesia atau LSI, misalnya, yang kerap menyuguhkan hasil survei lewat Indikator Politik Indonesia pada 16-26 Desember 2018 mencatat jika pemilihan dilakukan saat itu pasangan Jokowi-Ma'ruf tercatat unggul sebesar 54,9 persen. Adapun Prabowo-Sandiaga mendapat 34,8 persen. Sisanya sebanyak 9,2 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab, sedangkan sebanyak 1,1 persen mengaku tak akan memilih atau menyatakan golput.

Sementara, data hasil survei pada 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019, Charta Politika Indonesia merilis jika pemilihan presiden dilakukan saat itu, maka pasangan Joko Widodo-Ma'ruf bakal memenangi pemilihan dengan angka mencapai 53,2 persen. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga hanya memperoleh sebanyak 34,1 persen. Sisanya, sebanyak 12,7 persen memilih tak menjawab atau tidak tahu.

Senada dengan dua lembaga survei sebelumnya, hasil Survei Median yang dilakukan pada 6-15 Januari 2019 juga menunjukkan tren serupa. Dalam survei yang dilakukan Median, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tercatat berhasil mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan 47,9 persen dan 38,7 persen. Adapun pemilih yang memutuskan tak memilih pada Pilpres 2019 tercatat mencapai 13,4 persen.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

5 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

6 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

25 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

31 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

31 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

40 hari lalu

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

53 hari lalu

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

20 Februari 2024

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?

Baca Selengkapnya