TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri menyampaikan hasil tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I tahun 2018 ke Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

BACA: Tiket Pesawat Mahal, Said Didu: Menhub Seperti Juru Bicara Maskapai

Budi Karya mengatakan dalam laporan BPK, ada 74 kasus kerugian negara senilai Rp 590,87 miliar di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dari jumlah itu, sebanyak 56 kasus atau senilai Rp 433 miliar sudah ditindaklanjuti. "Kami melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian ganti rugi negara hasil pemeriksaan semester satu 2018, di lingkungan Kementerian Perhubungan posisi saat ini telah dilakukan tindak lanjut sebanyak 56 kasus atau Rp 433 miliar," kata Menhub di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 29 Januari 2019.

Menhub mengatakan 56 kasus itu sebanding dengan 75,68 persen dari keseluruhan kasus. Budi mengatakan terdapat 17 kasus yang belum selesai dengan nilai Rp 39,86 miliar. Hal itu sebanding dengan 22,97 persen keseluruhan kasus.

Kasus yang belum selesai tersebut terbagi atas dua kasus kerugian negara terhadap bendahara senilai Rp 128,63 juta. Dua kasus kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara senilai Rp 204,97 juta. Juga terdapat 13 kasus kerugian negara terhadap pihak ketiga senilai Rp 39,53 miliar.

Sedangkan terdapat satu kasus sudah dihapuskan karena telah inkcraht berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Menhub mengatakan nilai satu kasus tersebut Rp 21,73 miliar.

Budi Karya juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan progress rekonstruksi Pasca Bencana di NTB, Palu, dan Donggala.

Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan hingga 2018 sudah membangun 865.389 hektar jaringan irigasi baru. "Kementerian PUPR hingga 2018 telah membangun 55 bendungan," kata Basuki di gedung DPR Komisi V, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

"Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR sudah membangun 782 kilometer jalan tol hingga 2018," kata Basuki. Pembangunan jalan tol itu dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

Kementerian PUPR sudah membangun jalan baru sepanjang 3.387 kilometer. Basuki juga mengatakan 41.107 meter juga sudah dibangun.

Di bidang perumahan, kata Basuki, Kementerian PUPR sudah membangun 43.158 unit rumah susun. Juga, 494.169 unit rumah swadaya sudah dibangun. Sebanyak 22.333 unit rumah khusus sudah dibangun. Kementerian PUPR juga sudah membangun 104.512 PSU rumah umum. Basuki yakin, target pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.

Anggota DPR Komisi V, Latief Hanafiah meminta Budi Karya menjelaskan maksud tuntas dan tidak tuntas 74 kasus tersebut. menanggapi laporan Menhub. "Perlu dijelaskan secara transparan kegiatan-kegiatan yang dianggap tuntas itu seperti apa," ujar Latief. Rapat akan digelar kembali pekan depan.