TEMPO.CO, Jakarta -Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menyebut proses seleksi aparatur sipil negara atau ASN di era pemerintahannya sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Bahkan, begitu transparannya, anak Jokowi, Kahiyang Ayu, tidak lolos seleksi CPNS yang digelar pada Oktober 2017.

BACA: Prabowo Singgung Tax Ratio 2 Kali, Begini kata Pengamat Pajak

"(Soal tes CPNS) rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," kata Jokowi dalam Debat Capres- Cawapres atau Debat Pilpres, Kamis malam, 17 Januari 2019.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengungkapkan fakta hasil tes calon pegawai negeri sipil CPNS dari Kahiyang Ayu, puteri Jokowi, pada 2017.

Data yang diperoleh Antara di Jakarta, Jumat menyebutkan pada 2017 Kahiyang Ayu mengikuti seleksi atau tes CPNS sebagai Pemeriksa Pertama di Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah. Total capaian poin Kahiyang ketika itu adalah 300, terdiri dari nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 50, Tes Intelegensia Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 155.

Merujuk pada peraturan CPNS saat itu, seorang peserta CPNS dinyatakan lolos bila memenuhi "passing grade" 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin saat awal pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 menyebutkan, pada 2018 penerimaan CPNS kembali dibuka. Pemerintah membuka lowongan baru menjadi PNS untuk 238.015 posisi, terdiri atas 51.271 formasi untuk 76 kementerian dan lembaga di tingkat pusat, dan 186.744 formasi untuk 525 pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Pemerintah Indonesia, kata Syafruddin, hendak mencari talenta terbaik di antara jutaan anak bangsa untuk mengabdi kepada negara. Sejak awal, pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 itu sudah dipersiapkan dengan matang. "Tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih," kata Syafruddin.

Karena itulah, tegasnya, negara sampai melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS itu, bukan hanya pengamanan fisik, tapi juga pengamanan siber, ancaman hacker, dan lain-lain. "Supaya mereka yang berjuang ikut seleksi CPNS bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima," kata Syafruddin.

Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.