TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Jokowi Ahmad Erani Yustika mengatakan sejak 2015 hingga 2018 pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Menurut dia, pencapaian itu diperoleh lewat kombinasi kerja ideologis dan teknokratis.

Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang Menjadi 25,67 Juta

"Secara ideologis pemerintah menjalankan penuh mandat konstitusi agar hajat publik dimuliakan," kata Erani melalui Whatsapp, Rabu, 16 Januari 2019.

Menurut dia, tingkat kemiskinan dari data Badan Pusat Statistik sejak Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen, di mana itu pertama kalinya angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 10 persen. Dan, kata Erani, kemiskinan September 2018 menurun lagi menjadi 9,66 persen.

Inflasi, kata dia, juga selalu bisa ditekan di bawah 3,6 persen selama empat tahun berturut-turut. "Penurunan ketimpangan tidak kalah dramatik," kata dia.

Pada September 2014, kata Erani, ketimpangan melalui alat ukur rasio gini mencapai puncaknya di atas 0,4, sekarang secara konsisten turun menjadi 0,384 pada September 2018. Hal yang sama terjadi pula pada indikator pengangguran yang terus menurun, sekarang 5,3 persen.

Erani mengatakan awalnya Indonesia bukanlah negara yang terampil membagi kue ekonomi. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi cuma singgah pada lapis golongan atas masyarakat.

Dia mengatakan sejak awal 2015 pemerintah berjuang agar model pembangunan semacam itu diakhiri. Pertumbuhan ekonomi layak diikhtiarkan, tapi di atas segalanya mutu atas pertumbuhan ekonomi mesti diperjuangkan.

Menurut Erani, menumbuhkan ekonomi adalah perkara penting. Namun, kata dia, membagi kesejahteraan juga mandat penting. Secara teknokratis, rangkaian kebijakan dan program disusun secara sistematis dan dikawal dengan sigap di antaranya soal angka kemiskinan. "Tentu saja hasil ini belum sempurna, oleh karenanya ini adalah masa di mana kerja mesti diteruskan dan diperjuangkan," kata dia.