Prabowo Sebut BUMN Bangkrut, Apa Kata Bos Garuda?

Selasa, 15 Januari 2019 16:52 WIB

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berpegangan tangan saat menyampaikan pidato kebangsaan di JCC Senayan, Senin, 14 Januari 2019. Ratusan pendukungnya tampak memadati tempat acara berlangsung. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara menjawab kritik dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Badan Usaha Milik Negara satu per satu mulai bangkrut. "Kalau bangkrut, saya enggak di sini," ujar dia di Penang Bistro, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Baca: PDIP: Pidato Prabowo Menihilkan Prestasi Indonesia

Menurut dia, Garuda Indonesia tidak dalam kondisi bangkrut, meskipun masih penuh tantangan. Ari mengatakan, sebagai perusahaan terbuka, masyarakat bisa mengakses kondisi perusahaannya, termasuk mengenai kerugian yang didera perusahaannya.

Per September 2018, kerugian dari perusahaan maskapai pelat merah itu mencapai US$ 142 juta atau sekitar Rp 2 triliunan. "Sebagai perusahaan terbuka, kami tidak ada yang ditutupi, struktur cost juga selalu kami sampaikan," kata Ari.

Sebelumnya, kritik soal BUMN itu dilontarkan Prabowo di hadapan para relawan Roemah Djoeang di Posko Roemah Djoeang, Jalan Wijaya I, Jakarta Selatan, Ahad, 13 Januari 2019. Kala itu ia membacakan pidato yang garis besarnya menyindir sikap para elite.

Bermula dari membahas kondisi kesejahteraan masyarakat, Prabowo kemudian bercerita soal kondisi BUMN saat ini. Ia menyebut perseroan milik negara mulai bangkrut. "Kita lihat sekarang BUMN-BUMN milik negara, milik rakyat, kebanggaan kita, kebanggan kita satu-satu hancur, satu-satu bangkrut," kata dia. "Tanya aja itu, tanya Garuda, pilot-pilot. Tanya Pertamina, tanya PLN, tanya semua pabrik-pabrik milik negara."

Advertising
Advertising

Kritik Prabowo itu juga dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. "Bangkrut ya enggak, kondisinya masih wajar," ujar dia di Kantor Kemenko Kemaritiman, Senin, 14 Januari 2019.

Luhut tak menampik bahwa kondisi sejumlah BUMN memang masih perlu ada perbaikan. Namun, iya menyebut belum ada perusahaan pelat merah yang sampai hancur atau bangkrut seperti yang diceritakan Prabowo. "Itu terlalu dibesar-besarkan," ujar dia.

Luhut juga meminta agar kritik yang disampaikan disertai dengan data. Pasalnya, menurut dia, pihak-pihak yang melontarkan kritik kepada pemerintah acapkali tidak disertai dengan data yang valid.

"Kalau saya minta datang kemari untuk bicara data kan enggak ada yang berani. Data jangan dimanipulasi," kata Luhut. Ia pun berpesan kepada masyarakat, khususnya anak muda, agar tidak berbohong. "Saya titip anak muda agar jangan berbohong, kalau enggak bisa ngomong diam saja asal jangan bohong," tutur bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu. "Selain itu, media juga jangan masukkan berita bohong. Karakter itu penting."

Hingga semester I 2018, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan kerugian dalam sebesar US$ 114 juta atau sekitar Rp 1,65 triliun. Angka itu turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu dari US$ 284 juta atau sekitar Rp 4,11 triliun.

CAESAR AKBAR I BUDIARTI UTAMI PUTRI I FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

17 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

18 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya