Kritik Tim Prabowo - Sandiaga Soal Utang BUMN Dinilai Tak Relevan
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Martha Warta Silaban
Rabu, 9 Januari 2019 07:55 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, mengritik pengelolaan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melalui akun twitternya @Gamal_Albinsaid, ia menyertakan infografis soal sepuluh Badan Usaha Milik Negara yang memiliki banyak utang.
BACA: Kubu Prabowo Sentil soal Utang Bank BUMN Melonjak di Era Jokowi
"Ini bukan soal angka, ini soal luka, Luka Indonesiaku. Saya katakan ini karena saya menyadari betapa beratnya tugas yang menunggu kita semua di depan sana," cuit Gamal, Sabtu, 5 Januari 2019.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut kritik Gamal tersebut kurang relevan lantaran menyertakan utang dari BUMN perbankan. "Utang bank BUMN yang besar justru mencerminkan likuiditas yang aman," ujar Bhima kepada Tempo, Selasa,8 Januari 2019. Menurut dia, utang untuk bank BUMN memang mesti gemuk karena nantinya utang itu akan disalurkan ke kredit.
BACA: Prabowo Sebut Ada Daerah di Jawa Barat yang Rakyatnya Susah Makan
Oleh karena itu, Bhima menyarankan tim ekonomi Prabowo - Sandiaga melakukan kategorisasi utang BUMN finansial dan non-finansial sebelum melancarkan kritik. Sebab, pemisahan itu perlu untuk melihat mana utang yang masuk dana pihak ketiga perbankan dan mana yang merupakan utang koorporasi.
"Lebih pas lagi kritik utang BUMN yang diberi penugasan, misalnya BUMN Karya, Pertamina, dan PLN, jadi lebih relevan," kata Bhima. "Kalau masih campur-campur itu tim ekonomi oposisi kurang tajam artinya, jadi harus lebih spesifik."
Dalam cuitannya, Gamal menyertakan sebuah infografis bertajuk 'Utang BUMN Membengkak'. Di dalam infografis itu ada sepuluh BUMN yang memiliki utang terbesar, antara lain Bank BRI dengan utang Rp 1.008 triliun, Mandiri Rp 997 triliun, BNI Rp 660 triliun, PLN Rp 543 triliun, dan Pertamina Rp 522 triliun. Selain itu juga Bank BTN Rp 249 triliun, Taspen Rp 222 triliun, Waskita Karya Rp 102 triliun, Telkom Rp 99 triliun dan Pupuk Indonesia Rp 76 triliun.
Baca berita tentang Prabowo lainnya di Tempo.co.
