Netizen Pertanyakan Data Utang versi BPN Prabowo - Sandiaga

Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Medika, Gamal Albinsaid, di Jakarta, 22 Maret 2016. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, mengkritik pengelolaan utang oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Dalam kritiknya itu, Gamal membandingkan nilai utang pemerintah dari masa Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.

Baca: Prabowo dan Sandiaga Kritik Utang, Begini Penjelasan Kemenkeu

"Mari berdiskusi dengan santun. Seandainya data yang saya sampaikan bermanfaat, semoga itu mencerahkan. Seandainya data yang kawan sampaikan itu bermanfaat, semoga bisa mencerahkan saya," ujar Gamal seperti dikutip dari akun Twitter-nya @Gamal_Albinsaid, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam cuitannya kali ini Gamal menyertakan infografik berupa data utang pemerintah di tiap kepemimpinan presiden RI. "Ini data Pak SBY yang terlewatkan. Mari berpolitik santun, bertanggung jawab, berbasis data," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu pekan lalu Gamal telah mencuitkan hal serupa. Namun yang disajikan hanya data nilai utang dari 5 presiden, dan tidak mencantumkan data utang pemerintah di bawah Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu pula, tak sedikit netizen yang mempertanyakan alasan Gamal tak memperlihatkan data tersebut.

Pada hari Senin lalu, di dalam cuitannya tersebut, Gamal mengunggah data berjudul Utang Pemerintah di Setiap Era Presiden. Di dalamnya disebutkan utang pemerintah semasa Presiden Soeharto sebesar Rp 551,4 triliun, BJ Habibie sebesar Rp 938,8 triliun, dan Abdurrahman Wahid sebesar Rp 1.271,4 triliun. 

Sementara utang pemerintah di masa Presiden Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 1.298 triliun, Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp 2.608,8 triliun dan Jokowi Rp 4.395,9 triliun. Hingga kini cuitan itu menuai 325 komentar, disukai oleh 2.316 orang dan di-retweet sebanyak 1.201 kali.

Cuitan Gamal itu lantas menuai reaksi netizen dan berkembang viral di sejumlah media sosial. Tak sedikit netizen yang menilai data tersebut tak lengkap. Perbandingan nilai utang antar tiap rezim pemerintahan yang digunakan juga tak lazim.

@Monsieur_Inanto misalnya, menilai perbandingan utang tidak bisa dilakukan sesederhana itu. "Gak ada yg salah dengan data yang panjenengan sajikan. Hanya saja tidak sesederhana itu perbandingannya. Gak bisa dilihat hanya sekadar total jumlahnya saja. Yang paling lazim digunakan utang kita bandingkan dengan GDP," ujarnya, Senin, 7 Januari 2019.

Atau jika membandingkan utang dengan Produk Domestik Bruto dirasa sulit, Gamal diminta membandingkan utang dengan memasukkan time value of money. "Atau kalo GDP ribet. Kalo mau adil bandinginnya bisa pake time value of money. Rp. 100, 00 jaman Pak Harto kan nilainya sudah gak sama dengan sekarang. Monggo dihitung sendiri. Baru 'agak' adil kalo mau bandinginnya hanya sebatas besaran jumlahnya," kata @Monsieur_Inanto.

Dari perbandingan utang pemerintah terhadap PDB, @Monsieur_Inanto pun menilai lebih aman saat ini karena ada Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi utang tak boleh lebih dari 60 persen PDB. "Sekarang Alhamdulillah di kisaran 29%, lumayan jauh dari ambang batas yg ditetapkan UU." 






Jokowi Diminta Segera Deklarasikan Darurat Iklim di Indonesia

11 jam lalu

Jokowi Diminta Segera Deklarasikan Darurat Iklim di Indonesia

Dengan adanya deklarasi krisis iklim oleh Presiden Jokowi maka bisa ada sinergi antarkementerian dan lembaga dalam penanganannya.


Soal Calon Presiden di Pilpres 2024, KIB: Belum Ada yang Diendorse Jokowi

12 jam lalu

Soal Calon Presiden di Pilpres 2024, KIB: Belum Ada yang Diendorse Jokowi

KIB akan meminta pandangan Presiden Jokowi soal nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung untuk Pilpres 2024.


Jokowi Sedih Lihat Masyarakat Sakit, tapi Berobat ke Luar Negeri

13 jam lalu

Jokowi Sedih Lihat Masyarakat Sakit, tapi Berobat ke Luar Negeri

Jokowi menjelaskan, aliran uang masyarakat untuk berobat ke luar negeri mencapai Rp110 triliun.


KIB Golkar, PAN dan PPP Gelar Pertemuan 14 Agustus di Surabaya, Belum Akan Deklarasi Capres

14 jam lalu

KIB Golkar, PAN dan PPP Gelar Pertemuan 14 Agustus di Surabaya, Belum Akan Deklarasi Capres

Menurut Airlangga, pertemuan KIB di Surabaya akan menggodok visi misi dan program yang akan ditawarkan KIB di Pilpres 2024 mendatang.


KIB Bakal Minta Pendapat Jokowi soal Capres 2024

15 jam lalu

KIB Bakal Minta Pendapat Jokowi soal Capres 2024

Tiga pucuk pimpinan partai KIB, Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Suharso Monoarfa (PPP) tidak mau menjawab soal Capres 2024


Rekrutmen PPSU Diperketat Imbas Viral Penganiayaan di Jalan Kemang Dalam Jaksel

1 hari lalu

Rekrutmen PPSU Diperketat Imbas Viral Penganiayaan di Jalan Kemang Dalam Jaksel

Tindakan kekerasan anggota PPSU yang dipicu kecemburuan dan emosi itu disebut Riza Patria tidak bisa ditoleransi dan barbar.


Viral Petugas PPSU Tendang dan Tabrak Perempuan, Kapolsek Mampang; Didamaikan Kelurahan

1 hari lalu

Viral Petugas PPSU Tendang dan Tabrak Perempuan, Kapolsek Mampang; Didamaikan Kelurahan

Kronologi peristiwa kekerasan yang dilakukan petugas PPSU itu terjadi pada Senin, 8 Agustus 2022 pada pukul 12.30.


Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

1 hari lalu

Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

Erick Thohir ikut menyaksikan peresmian pelabuhan Terminal Kijing oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat.


Terkini Bisnis: Pelita Air Tambah Pesawat Airbus, Rupiah Bergerak Fluktuatif

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Pelita Air Tambah Pesawat Airbus, Rupiah Bergerak Fluktuatif

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 9 Agustus 2022 tentang Pelita Air tambah pesawat tipe Airbus A320.


Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

1 hari lalu

Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

Jokowi meminta pengusutan kasus kematian Brigadir J tidak ditutupi dan dihalangi. Agar kepercayaan dari masyarakat tidak menurun.