Netizen Pertanyakan Data Utang versi BPN Prabowo - Sandiaga

Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Medika, Gamal Albinsaid, di Jakarta, 22 Maret 2016. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, mengkritik pengelolaan utang oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Dalam kritiknya itu, Gamal membandingkan nilai utang pemerintah dari masa Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.

Baca: Prabowo dan Sandiaga Kritik Utang, Begini Penjelasan Kemenkeu

"Mari berdiskusi dengan santun. Seandainya data yang saya sampaikan bermanfaat, semoga itu mencerahkan. Seandainya data yang kawan sampaikan itu bermanfaat, semoga bisa mencerahkan saya," ujar Gamal seperti dikutip dari akun Twitter-nya @Gamal_Albinsaid, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam cuitannya kali ini Gamal menyertakan infografik berupa data utang pemerintah di tiap kepemimpinan presiden RI. "Ini data Pak SBY yang terlewatkan. Mari berpolitik santun, bertanggung jawab, berbasis data," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu pekan lalu Gamal telah mencuitkan hal serupa. Namun yang disajikan hanya data nilai utang dari 5 presiden, dan tidak mencantumkan data utang pemerintah di bawah Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu pula, tak sedikit netizen yang mempertanyakan alasan Gamal tak memperlihatkan data tersebut.

Pada hari Senin lalu, di dalam cuitannya tersebut, Gamal mengunggah data berjudul Utang Pemerintah di Setiap Era Presiden. Di dalamnya disebutkan utang pemerintah semasa Presiden Soeharto sebesar Rp 551,4 triliun, BJ Habibie sebesar Rp 938,8 triliun, dan Abdurrahman Wahid sebesar Rp 1.271,4 triliun. 

Sementara utang pemerintah di masa Presiden Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 1.298 triliun, Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp 2.608,8 triliun dan Jokowi Rp 4.395,9 triliun. Hingga kini cuitan itu menuai 325 komentar, disukai oleh 2.316 orang dan di-retweet sebanyak 1.201 kali.

Cuitan Gamal itu lantas menuai reaksi netizen dan berkembang viral di sejumlah media sosial. Tak sedikit netizen yang menilai data tersebut tak lengkap. Perbandingan nilai utang antar tiap rezim pemerintahan yang digunakan juga tak lazim.

@Monsieur_Inanto misalnya, menilai perbandingan utang tidak bisa dilakukan sesederhana itu. "Gak ada yg salah dengan data yang panjenengan sajikan. Hanya saja tidak sesederhana itu perbandingannya. Gak bisa dilihat hanya sekadar total jumlahnya saja. Yang paling lazim digunakan utang kita bandingkan dengan GDP," ujarnya, Senin, 7 Januari 2019.

Atau jika membandingkan utang dengan Produk Domestik Bruto dirasa sulit, Gamal diminta membandingkan utang dengan memasukkan time value of money. "Atau kalo GDP ribet. Kalo mau adil bandinginnya bisa pake time value of money. Rp. 100, 00 jaman Pak Harto kan nilainya sudah gak sama dengan sekarang. Monggo dihitung sendiri. Baru 'agak' adil kalo mau bandinginnya hanya sebatas besaran jumlahnya," kata @Monsieur_Inanto.

Dari perbandingan utang pemerintah terhadap PDB, @Monsieur_Inanto pun menilai lebih aman saat ini karena ada Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi utang tak boleh lebih dari 60 persen PDB. "Sekarang Alhamdulillah di kisaran 29%, lumayan jauh dari ambang batas yg ditetapkan UU." 






Gagal Jadi Ketua LPM Kelurahan di Depok, Ada Calon Marah Minta Amplop Dikembalikan

5 jam lalu

Gagal Jadi Ketua LPM Kelurahan di Depok, Ada Calon Marah Minta Amplop Dikembalikan

Pemilihan LPM di Kota Depok untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di 63 Kelurahan pada 27 November 2022.


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

6 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

7 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

8 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

9 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

9 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

9 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

9 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

9 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

10 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.