Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Netizen Pertanyakan Data Utang versi BPN Prabowo - Sandiaga

image-gnews
Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Medika, Gamal Albinsaid, di Jakarta, 22 Maret 2016. TEMPO/Frannoto
Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Medika, Gamal Albinsaid, di Jakarta, 22 Maret 2016. TEMPO/Frannoto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, mengkritik pengelolaan utang oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Dalam kritiknya itu, Gamal membandingkan nilai utang pemerintah dari masa Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.

Baca: Prabowo dan Sandiaga Kritik Utang, Begini Penjelasan Kemenkeu

"Mari berdiskusi dengan santun. Seandainya data yang saya sampaikan bermanfaat, semoga itu mencerahkan. Seandainya data yang kawan sampaikan itu bermanfaat, semoga bisa mencerahkan saya," ujar Gamal seperti dikutip dari akun Twitter-nya @Gamal_Albinsaid, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam cuitannya kali ini Gamal menyertakan infografik berupa data utang pemerintah di tiap kepemimpinan presiden RI. "Ini data Pak SBY yang terlewatkan. Mari berpolitik santun, bertanggung jawab, berbasis data," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu pekan lalu Gamal telah mencuitkan hal serupa. Namun yang disajikan hanya data nilai utang dari 5 presiden, dan tidak mencantumkan data utang pemerintah di bawah Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu pula, tak sedikit netizen yang mempertanyakan alasan Gamal tak memperlihatkan data tersebut.

Pada hari Senin lalu, di dalam cuitannya tersebut, Gamal mengunggah data berjudul Utang Pemerintah di Setiap Era Presiden. Di dalamnya disebutkan utang pemerintah semasa Presiden Soeharto sebesar Rp 551,4 triliun, BJ Habibie sebesar Rp 938,8 triliun, dan Abdurrahman Wahid sebesar Rp 1.271,4 triliun. 

Sementara utang pemerintah di masa Presiden Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 1.298 triliun, Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp 2.608,8 triliun dan Jokowi Rp 4.395,9 triliun. Hingga kini cuitan itu menuai 325 komentar, disukai oleh 2.316 orang dan di-retweet sebanyak 1.201 kali.

Cuitan Gamal itu lantas menuai reaksi netizen dan berkembang viral di sejumlah media sosial. Tak sedikit netizen yang menilai data tersebut tak lengkap. Perbandingan nilai utang antar tiap rezim pemerintahan yang digunakan juga tak lazim.

@Monsieur_Inanto misalnya, menilai perbandingan utang tidak bisa dilakukan sesederhana itu. "Gak ada yg salah dengan data yang panjenengan sajikan. Hanya saja tidak sesederhana itu perbandingannya. Gak bisa dilihat hanya sekadar total jumlahnya saja. Yang paling lazim digunakan utang kita bandingkan dengan GDP," ujarnya, Senin, 7 Januari 2019.

Atau jika membandingkan utang dengan Produk Domestik Bruto dirasa sulit, Gamal diminta membandingkan utang dengan memasukkan time value of money. "Atau kalo GDP ribet. Kalo mau adil bandinginnya bisa pake time value of money. Rp. 100, 00 jaman Pak Harto kan nilainya sudah gak sama dengan sekarang. Monggo dihitung sendiri. Baru 'agak' adil kalo mau bandinginnya hanya sebatas besaran jumlahnya," kata @Monsieur_Inanto.

Dari perbandingan utang pemerintah terhadap PDB, @Monsieur_Inanto pun menilai lebih aman saat ini karena ada Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi utang tak boleh lebih dari 60 persen PDB. "Sekarang Alhamdulillah di kisaran 29%, lumayan jauh dari ambang batas yg ditetapkan UU." 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

42 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

3 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

4 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

4 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

4 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

5 jam lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) saat akan menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Tanggapan Bahlil soal kritik Timnas AMIN.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

5 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?