TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo menjelaskan cara Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mewujudkan ide pembangunan infrastruktur tanpa utang. Kata dia, ada tiga pelaku dalam ide tersebut, antara lain pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Baca juga: Di Sampang, Sandiaga Senam dan Dialog Ekonomi dengan Emak-emak

"Untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, ada beberapa sumber pembiayaan yang bisa dipakai, tergantung politik anggaran yang diambil pemerintah," ujar Dradjad melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2019.

Politik anggaran itu, kata Dradjad, misalnya adalah dari tambahan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut dia, tambahan itu bisa dialokasikan untuk infrastruktur. Kebijakan lain yang bisa diambil adalah dari efisiensi belanja negara.

Di samping itu, pemerintah mesti melakukan perbaikan prioritas dalam membangun infrastruktur, antara lain dengan perencanaan yang lebih matang. "Tidak seperti sekarang, di mana sisi efisiensi anggaran, keamanan kerja, kualitas pekerjaan dan lainnya dikorbankan," ujar Dradjad.

Sementara untuk pelibatan BUMN, ujar Dradjad, pemerintah mesti melihat dulu kondisi keuangan terakhir perseroan. Sebab, mesti dipastikan bahwa perusahaan pelat merah Karya masih memiliki likuiditas dan solvabilitas yang begus dengan melonjaknya utang infrastruktur mereka. Sedangkan sektor swasta bisa ditarik dengan skema investasi swasta murni, maupun Public-Private Partnership alias PPP.

Sebelumnya, Sandiaga Uno berpendapat dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri. Menurut Sandi boleh-boleh saja pemerintah membangun infrastruktur, namun harus melibatkan dunia usaha dan stake holder. Dan dalam membangun infrastruktur itu, kata Sandiaga, fokus pemerintah harus pada pembukaan lapangan pekerjaan, bukan menambah beban utang negara.

Sandiaga mengklaim akibat pembangunan infrastruktur besar-besaran, utang pemerintah membengkak menjadi Rp 5.000 triliun lebih. “Kenapa ini tidak dilakukan (pemerintah membangun tanpa utang), karena ada kebijakan pro-penambahan utang,” katanya.

Pada 10 Desember lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan soal upaya pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi melibatkan swasta untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penjelasan itu disampaikan Sri terkait keinginan dari pasangan calon presiden dan wakil Prabowo-Sandiaga Uno yang bakal melibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

KUKUH S WIBOWO