TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal ketimpangan ekonomi. Dalam Ceramah Kebangsaan Akhir Tahun bersama Prabowo Subianto, Sabtu malam. 29 Desember 2018, Prabowo mengatakan ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia bisa berujung pada kecemburuan dan kemarahan, bahkan bisa berujung pada kekerasan dan perpecahan.

Baca: Prabowo Sebut Indonesia Harus Ganti Arah dan Kebijakan

Prabowo pun mencontohkan demonstrasi mengkritik kebijakan pemerintah soal pajak, harga bahan bakar, dan tingginya biaya hidup yang terjadi di Perancis selama beberapa pekan ini. "Padahal, ketimpangan ekonomi dan sosial di Perancis jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia," kata Prabowo dari keterangan tertulis pada hari ini, Ahad, 30 Desember 2018.

Prabowo mengatakan, satu persen orang terkaya di Perancis menguasai 20 persen perekonomian. Di Amerika, kata Prabowo, ketimpangan sedikit lebih tinggi lantaran satu persen orang terkaya menikmati 35 persen perekonomian.

Sedangkan di Indonesia, lanjutnya, satu persen orang terkaya menguasai hingga 46 persen perekonomian. Prabowo mengatakan angka ketimpangan ini lebih tinggi lagi jika menyangkut penguasaan tanah. "Kalau kita bicara khusus tanah situasinya lebih parah, yakni satu persen orang terkaya menguasai 80 persen tanah," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Maka dari itu, Prabowo mengatakan Indonesia perlu introspeksi terhadap sistem pengelolaan negara yang sudah berlangsung selama ini. Menurut Prabowo, Indonesia sudah kehilangan terlalu banyak kekayaan karena kesalahan pengelolaan negara saat ini.

Prabowo lantas menyinggung visinya untuk berswasembada di bidang energi dan pangan. Dia berpendapat strategi itu bisa menutup celah tingginya ketimpangan sosial dan ekonomi. "Ibarat darah, darah kita sudah mengalir keluar terlalu banyak terlalu lama," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo kerap menyinggung ihwal ketimpangan sosial dan ekonomi selama kampanye pemilihan presiden 2019. Kakak dari Hashim Djojohadikusumo, yang menjadi orang kaya nomor 35 versi Majalah Forbes, ini berulang kali menyatakan ingin mengubah arah kebijakan Indonesia untuk menyejahterakan rakyat.