Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan saat peluncuran Sukuk di Kementerian keuangan, Jakarta, 19 Agustus 2016. Kementerian Keuangan menetapkan tingkat imbalan Sukuk Tabungan Seri ST-001 sebesar 6,9 persen per tahun yang pembayarannya dilakukan secara bulanan dalam jumlah tetap. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Alokasi penerbitan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur nasional pada 2018 mencapai Rp 22,53 triliun. Meski demikian, tahun ini serapan pembiayaan infrastruktur dengan sukuk baru mencapai 80,67 persen dengan nilai mencapai Rp 20,15 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan jumlah pembiayaan infrastruktur terus meningkat tiap tahunnya sejak mulai dikeluarkan pada 2013.
"Dulu pembiayaan yang menggunakan sukuk negara hanya ada di Kementerian Perhubungan, tetapi sekarang sudah ada di 10 eselon satu di tujuh kementerian atau lembaga, artinya semakin tinggi minat untuk menarik sumber pembiayaan dari SBSN," kata Luky di temui dalam acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Jumat 21 Desember 2018.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, jumlah pembiayaan dengan instrumen sukuk negara terus meningkat sejak pertama kali digunakan untuk pembiayaan proyek perkeretaapian pada 2013. Saat itu pembiayaan proyek infrastruktur dengan sukuk negara baru mencapai Rp 800 miliar. Namun pada 2018 jumlahnya meningkat hingga Rp 22,53 triliun.
Luky menjelaskan pada 2018, pembiayaan menggunakan sukuk negara telah membantu sebanyak 567 proyek pembangunan infrastruktur dengan jumlah mencapai 9 sektor. Adapun kementerian yang paling banyak memanfaatkan sukuk negara untuk pembiayaan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktotat Jenderal Bina Marga.
Kementerian ini memanfaatkan pembiayaan dengan sukuk mencapai Rp 7,5 triliun untuk pengerjaan proyek jalan dan jembatan. Sedangkan kementerian dengan pembiayaan terkencil adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pembiayaan mencapai Rp 51,40 miliar untuk pembangunan fasilitas penunjang di tiga taman nasional.
Luky berharap keberadaan sukuk sebagai salah satu intrumen pembiayaan bisa terus membantu tercapainya pelaksanaan pembangunan infrastruktur. "Kami berharap manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata dia.
