Luhut Yakin Pemerintah Bakal Anggarkan Rp 200 Triliun untuk TNI

Reporter

Bisnis.com

Rabu, 28 November 2018 15:23 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. Presiden Jokowi membuka Our Ocean Conference 2018, yang digelar pada 29-30 Oktober 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan kenaikan anggaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan disesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah mengalokasikan belanja pertahanan sebesar 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ke depan, alokasi akan ditingkatkan seiring dengan peningkatan penerimaan pajak.

BACA: LRT Jabodebek Dihentikan Sementara, Luhut Pastikan Rampung Sesuai Target

Luhut mengungkapkan saat ini pajak berkontribusi sebesar 83,1 persen penerimaan negara. Melalui reformasi fiskal, dia meyakini tahun depan penerimaan pajak naik dengan rasio pajak 11-12 persen.

“Dengan perubahan ini, secara rasional anggaran untuk TNI dapat bertambah menjadi Rp 150 triliun - Rp 200 triliun dalam dua sampai empat tahun ke depan. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan persenjataan dengan membangun industri pertahanan dalam negeri,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 November 2018.

Guna mendukung rencana pemerintah tersebut, Luhut mengatakan stabilitas dalam negeri mutlak diperlukan. Menurutnya, salah satu peran penting TNI adalah menjaga stabilitas nasional dengan tetap mengedepankan netralitas.

Luhut menyampaikan proyeksi peningkatan anggaran TNI saat acara Apel Danrem-Dandim Terpusat 2018 di Pusat Kesenjataan Infantri (Pussenif) Bandung, Senin, 26 November 2018. Kepada para juniornya itu, bekas Komandan Pussenif ini mengemukakan keadaan ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh.

Advertising
Advertising

“Jika pada 2000 kita berada di peringkat 24 dunia maka pada 2017 kita berada di peringkat 16 dunia,” ujarnya.

Luhut optimistis peringkat akan semakin membaik dengan mengacu pada fundamental ekonomi Indonesia. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang sehat, inflasi rendah, menurunnya tingkat kemiskinan dan rasio gini dan didukung dengan pengolahan kebijakan fiskal yang penuh kehati-hatian.

“Situasi ini akan membawa dampak luas pada generasi 10 tahun ke depan sepanjang bisa menjaga denyut perkembangan ekonomi kita sekarang dengan kinerja yang transparan, profesional, terintegrasi,” tuturnya.

Luhut menambahkan TNI pun memiliki peran penting dalam implementasi strategi pembangunan Indonesia. Selain fungsi pertahanan dan keamanan, TNI juga ikut berperan dalam membantu implementasi program pembangunan seperti pertanian dan dana desa.

BISNIS

Berita terkait

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 menit lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

14 jam lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

17 jam lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

19 jam lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

20 jam lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

1 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya