Jokowi Minta Tol Bakauheni - Palembang Rampung April 2019

Reporter

Antara

Selasa, 27 November 2018 20:40 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri), Wakil Presiden RI ke-11 Boediono (kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (tengah) dan Menteri Kemaritiman Luhut Panjaitan (kedua kanan) menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 27 November 2018. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kontraktor pembangunan jalan Tol Trans Sumatera untuk seksi Bakauheni-Palembang bisa diresmikan April 2019 agar memiliki manfaat bisa digunakan saat lebaran.

BACA: Jokowi Targetkan Banyak Proyek Infrastruktur Selesai Tahun Depan

"Manfaat untuk Lebaran, Jangan ke mana-mana. Biar bisa Lebaran dari Jakarta ke Palembang naik mobil. Bukan Pemilu. Tapi itu juga," kata Jokowi saat bicara dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Selasa.

Jokowi mengatakan bahwa untuk Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 148 kilometer akan diresmikan pada Desember ini.

"Tapi untuk Bakauheni-Palembang sepanjang 350 Kilometer, saya tanya ke kontraktornya katanya Juni (2019). Saya tawar mbok April. Mbok agak maju dikit ke April biar ada manfaatnya," kata Jokowi yang juga diungkapkan depan para undangan yang hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center yang satu lokasi dengan Kompas 100 CEO Forum.

Advertising
Advertising

BACA: Jokowi Ungkap Alasan Kalah di Kabupaten Bogor pada Pilpres 2014

Jokowi juga mengatakan bahwa pada akhir 2018 ini Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Provinsi Sumatera Utara akan selesai dan Makassar New Port Januari 2019 selesai.

"Sebetulnya yang saya tunggu selesainya landas pacu ketiga Bandara Soekarna Hatta, karena pembebasan laham sedikit terhambat mungkin mundur di pertengahan 2019," ungkap Jokowi.

Jokowi mengaku sangat menunggu selesainya pembangunan landas pacu ketiga Bandara Soekarno Hatta yang sudah kelebihan kapasitas. "Karena kita rasakan mau pesawat naik aja tunggu 30 menit. Turun juga muter muter di atas karena telat bangun landas pacu ketiga. Termasuk 'east cross taxi way' di sebelah timur yang juga kita terlambat membangun," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan keterlambatan pembangunan ini membuat permintaan slot untuk pesawat datang ke Indonesia terlambat semuanya. "Permintaan dari India terbang langsung ke Jakarta, UEA mau ke Jakarta, China juga kita nggak bisa buka. Singapura, Thailand, juga nggak bisa kita berikan karena slotnya tidak ada, penuh," jelas Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan para menterinya untuk segera menyelesaikan keterlambatan infrastruktur seperti ini. "Saya sampaikan pada Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri BUMN kejar cepat, selesaikan, nggak bisa nunggu-nunggu," tegas Jokowi.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

4 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

14 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

16 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

20 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

21 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya