TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan perekonomian Indonesia berbeda dengan Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Menurut Mardiasmo luas wilayah menjadi salah satu yang penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa berlari kencang atau masih di kisaran 5 persen.

Baca: Berpidato di IEF, Prabowo Gunakan Bahasa Inggris dan Baju Betawi

"Ekonomi Indonesia berbeda dengan ekonomi Singapura, Thailand, dan Vietnam karena kalau kita lihat karena Indonesia luas sekali. Ada 34 provinsi, 34 gubernur, 500 lebih kabupaten kota yang digendong terus oleh presiden," kata Mardiasmo Mardiasmo di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.

Mardiasmo juga membandingkan Indonesia dengan negara yang pertumbuhan ekonominya sudah jauh dari 5 persen. Negara-negara di Eropa, seperti Jerman, Belanda, Belgia, kata dia juga negara kecil dibandingkan Indonesia. Mardiasmo mengatakan negara-negara Eropa, sama seperti Jawa Timur, dan juga sama ketika melihat Sabang sampai Merauke, dengan London sampai Ankara.

Menurut Mardiasmo Indonesia yang merupakan negara kepulauan, perlu suatu jembatan agar tercipta koneksi yang baik. Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, upaya yang pertama dilakukan adalah menyambungkan antar daerah Indonesia yang luas dan kaya itu supaya aktivitas ekonomi menjadi mudah merata dan saling terhubung, dengan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.

Mardiasmo mengatakan pembangunan dimulai dari pinggiran. "Agar menyambung jadi satu. Konektivitas itu peradaban. Ada tol laut, nah bagaimana kita kirim barang ke Papua baliknya tidak kosong. Kereta api tidak ada di Sulawesi Selatan apalagi Papua. Maka ada Trans Sumtera, Trans Kalimantan," ujar Mardiasmo.

Mardiasmo yakin, konektivitas yang terwujud akan menghadirkan inklusifitas perekonomian antar daerah. Hal itu yang kemudian, kata dia, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dan stabil.

Dengan adanya pembangunan dan konektivitas di daerah, kata Mardiasmo hal itu menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah atau bawah bisa terbantu oleh pemerintah, tentu juga dengan tetap memperhatikan kelas menengah atas yang taat membayar pajak.