Pemerintah Siapkan Tiga Arah Kebijakan Ekonomi di 2019

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melakukan pekerjaan pembangunan gedung betingkat di Jakarta, Senin, 5 November 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2018 sebesar 5,17 persen (<i>year-on-year</i>), lebih tinggi dibanding 2017. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja melakukan pekerjaan pembangunan gedung betingkat di Jakarta, Senin, 5 November 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2018 sebesar 5,17 persen (year-on-year), lebih tinggi dibanding 2017. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono memaparkan kebijakan ekonomi rencana kerja pemerintah tahun 2019 dalam acara temu wicara bertajuk "Pencapaian Program Ekonomi Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla" di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu malam, 21 November 2018.

    "Tema rencana kerja pemerintah 2019 adalah pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas," kata Susiwijono di Jember, Jawa Timur.

    Menurutnya tema tersebut mendasari tiga arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun 2019 yakni pertama, pemerintah akan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik.

    Kedua, pemerintah akan menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan eksternal. Ketiga, pemerintah akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

    "Pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian juga telah menetapkan beberapa program prioritas mulai dari proyek strategis nasional (PSN), kebijakan satu peta, kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga e-commerce," katanya.

    Selain itu, lanjut dia, ada juga Sistem Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ease of Doing Business (EoDB), stabilisasi harga, kemitraan ekonomi umat, dan terobosan perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

    Ia menjelaskan pemerintah juga masih akan mempercepat implementasi kebijakan pemerataan ekonomi yang di dalamnya ada reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta ritel modern dan pasar tradisional.

    "Lalu untuk Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), pemerintah baru saja meluncurkan paket ke-16. Paket itu berisi tiga kebijakan meliputi perluasan tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi (DNI), dan peningkatan devisa hasil ekspor (DHE) hasil sumber daya alam," tuturnya.

    Susiwijono mengatakan meski sektor eksternal Indonesia juga mengalami tekanan karena dampak ekonomi global, cadangan devisa tetap memadai untuk pembayaran utang luar negeri dan stabilisasi nilai tukar.

    "Kendati pun mengalami pelebaran, defisit transaksi berjalan Indonesia masih berada pada rentang aman. Utang Luar Negeri (ULN) juga relatif terjaga, tumbuh pada tren yang menurun dan berdasarkan komposisinya sebagian besar adalah ULN jangka panjang," ujarnya.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian bersama Bupati Jember juga akan mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah di Pondok Pesantren Darus Sholihin di Kecamatan Puger dan rombongan kemudian meninjau beberapa proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Jember.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.