TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya menggenjot kualitas vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Pasalnya,Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan 58 persen pekerja di Indonesia hanya lulusan Sekolah Dasar.

Simak: Pabrik Mobil Esemka Rekrut Lulusan SMK di Boyolali Sejak Mei 2018

"Jadi bukan sekadar seperti SMK sekarang," kata Darmin di kantornya, Jumat, 9 November 2018. Nantinya, SMK mesti memiliki kurikulum yang fokus pada satu bidang keahlian. "Jadi tidak bisa hanya sedikit-sedikit."

Selain itu nantinya, kata Darmin, jurusan SMK juga mesti sesuai dengan bidang industri yang berkembang di daerah tempat sekolah itu berdiri. Saat ini, ia melihat banyak SMK yang justru membuka jurusan administrasi perkantoran.

"Itu sudah enggak jelas, buka jurusan yang konkret saja," kata Darmin. Jadi, semisal di suatu daerah industri yang berkembang adalah bidang peternakan, maka seyogyanya SMK yang dibuka pun berfokus kepada peternakan.

Selain itu, saat ini banyak SMK yang berkembang di Indonesia namun kualitasnya kurang baik. Banyaknya jumlah SMK di Indonesia didorong oleh besarnya dana Bantuan Operasional Sekolah alias dana BOS untuk masing-masing sekolah.

"Jadi SMK sekarang lebih banyak swasta, karena rupanya dana BOS menarik itu," ujar Darmin. "Ada SMK yang kualitasnya pas-pasan tapi tetap dapat dana BOS."

Oleh karena itu, ke depannya, Darmin telah menugaskan sejumlah kepala daerah untuk mendata bidang yang akan difokuskan untuk SMK. Selain itu, pemerintah juga akan merumuskan pengembangan sekolah kejuruan itu, termasuk kurikulumnya. nantinya, lulusan SMK tak hanya mendapat ijazah namun juga sertifikasi kompetensi.

"Maka sekolah tiga tahun enggak hanya dapat ijazah, tapi mendapat 5-6 sertifikat kompetensi, sehingga kalau pun dia DO (drop out) tetap bisa dapat kerja," kata Darmin.