Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa terkait pelanggaran kampanye di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. TEMPO/Syafiul Hadi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan edukasi soal perpajakan harus dimulai sejak dini. Dia mengatakan pemahaman dan pengetahuan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran membayar pajak.
Menurut Sri Mulyani, dari proses edukasi tersebut mungkin hasilnya tidak dirasakan saat ini, tetapi dirasakan generasi sesudahnya. "Namun, kalau kami tidak pernah memulai menanam benih kita tidak akan pernah melihat pohonnya dan hasilnya," kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat, 9 November 2018.
Untuk membangun dan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak, Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pajak menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia.
Selain itu, Direktorat Pajak memperluas kerja sama pendidikan pajak melalui perjanjian kerja sama dengan Universitas Terbuka, Pusat Data dan Informasi Ilmiah LIPI serta Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Teknologi.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan, dari statistik yang ada, dari 10 orang yang bekerja di Indonesia baru 1 yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan, dari 20 wajib pajak betul membayar pajak hanya 1 orang. Sedangkan, dari 10 wajib pajak, yang menyampaikan SPT hanya 5 orang.
Karena itu, Sri Mulyani menjelaskan edukasi dan peningkatan pemahaman tersebut merupakan salah satu strategi dari lembaganya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Sebab, saat ini potensi penerimaan pajak besar tetapi realisasinya masih tergolong kecil.
Bendahara negara ini menjelaskan, rasio penerimaan pajak dengan PDB masih tergolong kecil. Hanya berkisar antara 10-12 persen dari PDB. Artinya, potensi penerimaan negara dari pajak bisa lebih besar. Apalagi jika melihat perbandingan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, rasio tersebut masih di bawah rata-rata yakni sebesar 15 persen dari PDB.
"Itu gambaran potensi yang besar. Tapi ada fakta bahwa betapa kita punya banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan kesadaran pajak," kata Sri Mulyani.
