Jokowi Soal 4 Tahun Dana Desa dengan Biaya Rp 187 Triliun

Reporter

Dias Prasongko

Editor

Elik Susanto

Senin, 5 November 2018 07:49 WIB

Presiden Repuplik Indonesia Ir Joko Widodo bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojomenghadiri rakor (rapat Kordinasi) "pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di deliserdang Sumatra Utara, 8 Oktober 2018. Foto:Dody/humas kemendesa PDTT


Sebelumnya, studi The SMERU Research Institue menemukan bahwa sepanjang 2000 hingga 2016 desa-desa di Indonesia semakin sejahtera. Peneliti The SMERU Research Institute Nila Warda mengatakan, kesejahteraan di desa meningkat diukur dari beberapa faktor.

Baca juga: Sri Mulyani : Dana Desa Naik, Kemiskinan Belum Turun

"Misalnya, peningkatan pengeluaran untuk konsumsi, beragamnya pekerjaan yang dimiliki masyarakat desa dan juga meningkatnya pembangunan irigasi," kata Nila pada Kamis, 1 November 2018.

Namun demikian, menurut Nila, hasil studi tersebut juga menemukan bahwa meski desa semakin sejahtera, tingkat ketimpangan juga semakin tinggi. Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan pertumbuhan pengeluaran bagi warga desa terkaya dengan yang termiskin.

Sebaran ketimpangan paling besar, Nila menjelaskan, terjadi pada desa-desa di Indonesia bagian timur dengan yang ada di barat. Selama kurun waktu 2000-2016 itu, rata-rata pertumbuhan pengeluaran penduduk desa terkaya tumbuh 7-8 persen per tahun. Sedangkan penduduk desa termiskin hanya tumbuh sebanyak 3-4 persen.

Dari sisi infrastruktur, ditemukan bahwa infrastruktur desa yang lebih maju sejalan dengan meningkatnya ketimpangan yang ada. Hal ini diukur dari tiga indikator yakni, jalan desa yang beraspal, dapat dilalui kendaraan roda empat dan juga adanya jaringan komunikasi.

SMERU menemukan desa yang memiliki jalan desa beraspal, sebanyak 61 persen mengalami ketimpangan. Dari jalan yang bisa dilalui, sebanyak 91 persen desa mengalami ketimpangan dan ada 67 persen desa dengan jaringan telekomunikasi bagus mengalami ketimpangan.

Studi juga mengungkap bahwa dalam ketimpangan tersebut, terjadi pengusaaan lahan masyarakat yang timpang antara masyarakat terkaya dengan termiskin di desa. Misalnya, dari 52,6 persen rumah tangga pertanian yang memiliki kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektare, hanya ada 11,31 persen yang menguasai lahan.

Penguasaan lahan tersebut ternyata juga sejalan dengan jumlah tingkat pengeluaran masyarakat termiskin di desa. Misalnya, indeks gini untuk konsumsi pada tahun 2013 sebesar 0,3 jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks gini penguasaan lahan sebesar 0,63.

Kendati begitu, Nila menambahkan, hubungan antara kesejahteraan dengan ketimpangan ini bersifat asosiasif. Artinya, belum ditemukan adanya sifat korelasi atau sebab akibat dari adanya peningkatan kesejahteraan dengan meningkatnya ketimpangan dari studi ini.

Studi The SMERU ini meerupakan studi deskriptif dengan metode kuantitatif serta dengan analisa makro. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik seperti hasil Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, Sensus Desa dan Sensus Ekonomi Nasional. Selain itu, data sekuder lain yang digunakan adalah Peta Kemiskinan Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh SMERU pada 2015.

Berita terkait

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

10 menit lalu

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala

Baca Selengkapnya

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

45 menit lalu

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

45 menit lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

48 menit lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

53 menit lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

1 jam lalu

Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera mendatangi area yang terkena dampak untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

1 jam lalu

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

1 jam lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi Soal Potensi Jadi Penasihat Prabowo

1 jam lalu

Respons Jokowi Soal Potensi Jadi Penasihat Prabowo

Belakangan ini muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo yang dimungkinkan melalui pengaktifan kembali lembaga Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro Senilai Rp 1,57 Triliun di Konawe Sultra

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro Senilai Rp 1,57 Triliun di Konawe Sultra

Presiden Jokowi mengharapkan pembangunan bendungan Ameroro dapat bermanfaat mencegah krisis air hingga mereduksi banjir.

Baca Selengkapnya