Jokowi Blusukan ke Pasar Anyar Pakai Motor Baru

Reporter

Antara

Minggu, 4 November 2018 11:35 WIB

Presiden Jokowi mengendarai motor Kawasaki W175 beraliran tracker berwarna hijau di Banten, Ahad, 4 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Anyar, Tangerang, Banten, Minggu, 11 November 2018. Presiden datang ke pasar tradisional tersebut menggunakan motor hijau "street tracker" dengan nomor polisi B 3450 INA.

Baca: Relawan KMA Optimistis Jokowi - Ma'ruf Unggul di Banten

Presiden Jokowi mampir ke kios pedagang cabai, jeruk lemon, petai, melinjo, daging, tahu, beras dan mengunjungi dua pedagang tempe. "Pak Jokowi, ini kembalinya," kata seorang perempuan pedagang tahu karena disodori 2 lembar Rp 50 ribu padahal Presiden hanya membeli tahu seharga Rp 5.000.

Presiden mengatakan kedatangannya ke pasar tersebut, harga-harga tampak stabil. "Yang pertama kan ada yang namanya angka inflasi. Angka inflasinya rendah di bawah 3,5 persen. Saya hanya ingin mengecek di lapangan sama atau tidak. Tadi setelah kami cek semuanya memang harga stabil," ungkap Presiden.

Jokowi mengunjungi pasar tersebut masih dengan mengenakan jaket merah terang yang bagian belakangnya bertuliskan "Bulls Syndicate, Motorcycle Worshiper". "Telur justu malah turun. Dari Rp 30 ribu, turun menjadi Rp 20 ribu-Rp 22 ribu, yang lain stabil. Beras ada yang Rp 8 ribu, Rp 9 ribu, Rp 8.500 ada semuanya," ujar Jokowi.

Tempe, menurut Jokowi harganya stabil. "Tempe harganya tadi Rp 5 ribu bisa dipotong jadi 15. Tadi saya beli semuanya. Beli petai, tempe, tahu, ikan, daging Rp 120 ribu, melinjo, cabai Rp 30 ribu, pas naik bisa Rp80 ribu, tapi tadi cabai Rp 30 ribu," kata Jokowi.

Advertising
Advertising

Hal paling penting menurut Jokowi adalah pasar harus rapi, tertata, tidak becek, tidak bau, ada tempat parkir, sehingga mereka bisa bersaing dengan supermarket. "Tadi saya sudah sepakat dengan pak Wali Kota bahwa tahun depan akan kita revitalisasi. Nanti tidak tahu pembagiannya pusat berapa daerah berapa. Mungkin pusat semua kalau memang anggarannya tidak besar tapi kalau anggaran besar mungkin bisa kita bagi," kata Jokowi.

ANTARA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya