Lion Air Jatuh, DPR dan Pemerintah Berdoa Sebelum Rapat BPJS Kesehatan

Senin, 29 Oktober 2018 16:34 WIB

Menteri Kesehatan Nila Moeloek berbincang dengan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Menteri Kesehatan meminta pencairan dana suntikan APBN untuk BPJS Kesehatan segera dicairkan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum rapat dengar pendapat soal upaya menekan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Senin ini, 29 Oktober 2018, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah berdoa untuk musibah pesawat Lion Air jatuh.

Baca juga : Suami, Istri dan Bayinya Jadi Korban Lion Air Jatuh

"Baru saja tadi pagi kami mendengar musibah pesawat Lion Air JT 610 sampai saat ini belum ada kepastian yang selamat dan sebagainya. Izinkan kami menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf di gedung DPR, Senin, 29 Oktober 2018.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Sigit Priohutomo.

Tadi pagi, pesawat Lion Air tipe B737-8 Max dengan Nomor Penerbangan JT 610, jatuh usai 13 menit lepas landas di Tanjung Karawang, Jawa Barat. Pesawat tersebut merupakan pesawat keluaran baru buatan Boeing.

Pesawat type B737-8 Max dengan Nomor Penerbangan JT 610 milik operator Lion Air yang terbang dari Bandar Udara Soekarno Hatta Banten menuju Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang dilaporkan telah hilang kontak pada 29 Oktober 2018 pada sekitar pukul 06.33 WIB.

Kepala Otoritas Bandara Wilayah I, Kementerian Perhubungan, Bagus Sunjoyo mengatakan hingga saat ini badan pesawat Lion Air JT 610 belum ditemukan.

Bagus menjelaskan sebelum pesawat jatuh di Perairan Teluk Karawang, pihaknya tidak mendapatkan laporan dari Air Traffic Center (ATC) soal kerusakan mesin pesawat. Dia membenarkan jika pilot meminta izin untuk kembali ke bandara.

Dari keterangan pilot yang meminta untuk kembali, kata Bagus, tidak ada keterangan soal kendala mesin. "Tidak ada statement soal kendala mesin," kata Bagus.

Bagus menjelaskan, soal manifes korban dan perkembangan kecelakaan pesawat ini, akan menunggu laporan dari Badan SAR Nasional (Basarnas). Kemenhub akan memberikan informasi lanjutan jika sudah mendapatkan informasi perkembangan dari Basarnas soal Lion Air JT 610.

CHITRA PARAMAESTI | YOHANES PASKALIS

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya