Jokowi Hadiri OOC, Kenapa Koalisi Masyarakat Sipil Menentang?

Senin, 29 Oktober 2018 14:28 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. Dalam sambutannya di OOC 2018, Presiden Jokowi mengatakan perlu aksi revolusi mental global untuk merawat laut. ANTARA/Media OOC 2018/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini, Senin, 29 Oktober 2018, datang menghadiri acara Our Ocean Conference (OOC) kelima yang diadakan di Pulau Bali. Dikutip dari laman Antara, Jokowi tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada pukul 09.50 WITA dan disambut oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

Baca: Jokowi Kucurkan Rp 400 Triliun Danai Infrastruktur 2018

Di saat yang bersamaan, sejumlah masyarakat sipil pada hari ini sekitar pukul 11.00 WIB, juga rencananya akan melakukan aksi di depan kantor Jokowi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka akan menyampaikan deklarasi bersama terkait penyelenggaraan konferensi tingkat dunia ini.

Lewat deklarasi yang bernama Rembug Rakyat Laut ini, masyarakat sipil menentang konferensi tersebut. "Konferensi OOC mendorong solusi palsu kepada masyarakat," demikian pernyataan sikap dalam deklarasi yang diperoleh Tempo.

Konferensi tingkat dunia OOC sebenarnya merupakan agenda tahunan beberapa negara di dunia sebagai upaya bersama perlindungan dan konservasi laut. Konferensi ini sudah diadakan sebanyak empat kali sejak 2014. Kini, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan kelima yang kabarnya bakal dihadiri oleh 1900 delegasi, 6 kepala negara, dan 36 menteri.

Advertising
Advertising

Ada enam wilayah kebijakan yang akan dibahas dalam konferensi ini. Di antaranya yaitu: konservasi laut, komitmen pencegahan polusi laut dari sampah plastik, bisnis perikanan yang berkelanjutan, keberlanjutan blue economy atau ekonomi biru, keamanan maritim, dan perubahan iklim.

Namun organisasi masyarakat sipil menyebut konferensi diadakan tanpa keterlibatan sepenuhnya gerakan nelayan tradisional skala kecil. Istilah-istilah seperti ekonomi biru pun dinilai hanyalah bentuk lain dari agenda eksploitasi laut. "Sebutlah agenda kawasan konservasi laut yang secara nyata meminggirkan nelayan tradisional dan rakyat di pesisir."

Adapun sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam deklarasi ini yaitu seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Hak Air (KRuHA), hingga KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), dan beberapa lainnya.

Mereka pun menyetujui enam tema yang akan disuarakan yaitu pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk perikanan, karbon biru dan praktik perampasan laut terselubung, tata ruang laut sebagai alat untuk legitimasi praktik industri ekstraktif, keamanan atau keadilan laut, pengeloaan limbah dan pencemaran air, serta kedaulatan pangan dan agroekologi sebagai alternatif dari ekonomi biru.

Baca: Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Jokowi Masih Konservatif

Sedangkan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan konferensi ini menguntungkan Indonesia dari segi blue economy atau pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang
ramah lingkungan. "Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan di bidang kelautan internasional," ujarnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.

Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.

Berita terkait

Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

4 menit lalu

Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

Presiden Jokowi juga akan meresmikan Modeling Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

43 menit lalu

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.

Baca Selengkapnya

Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

55 menit lalu

Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

1 jam lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

1 jam lalu

Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

1 jam lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

12 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

12 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

12 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya