Pemerintah Klaim Titik Kebakaran Hutan Turun 74,24 Persen
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Sabtu, 27 Oktober 2018 16:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan sejumlah upaya pencegahaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya, hotspot atau titik kebakaran hutan saat ini disebut turun sebanyak 74,24 persen dibandingkan tahun 2015.
Baca: Terus Meluas, 900 Hektare Hutan Gunung Ciremai Hangus Terbakar
"Upaya pencegahan sudah dilaksanakan lebih terstruktur," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 Oktober 2018.
Selain penurunan titik kebakaran, Montty juga menyebut luas lahan yang terbakar pun terus berkrang drastis hingga 99,4 persen. Pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian mencatat luas lahan kebakaran mencapai 2,6 juta hektare, atau setara dengan 3,5 kali luas wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Du tahun kemudian, hanya tersisa 30 ribu hektare atau setara dengan luas Jakarta Timur plus Jakarta Selatan saja.
Sementara, penurunan yang dicatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidaklah sebesar itu. Hingga 2018, KLHK masih mencatat luas kebakaran lahan sebanyak 194.757 hektare atau turun 92,5 persen dari basis yang sama yaitu 2,6 juta hektare.
Meski demikian, kebakaran hutan memang masih terus saja terjadi. Terakhir, kebakaran hebat berlangsung selama 14 hari di kawasan hutam Taman Nasionao Gunung Ciremai (TNGCC), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. "Kawasan hutan yang terbakar diperkirakan seluas 1.310 hektare," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuningan, Agus Mauludin, Minggu, 14 Oktober 2018.
Montty mengatakan, upaya pencegahan memang masih terus dilakukan. Upaya lainnya yaitu pembuatan peta kerja program pencegahan Karhutla berbasis klaster. Peta ini mengacu pada lokasi hutan tanaman industri dan 760 desa yang rawan kebakaran.
Maka, dibuatlah 8 provinsi yang rawan kebakaran hutan dengan pembagian 200 klaster seluas 30,9 juta hektare. Kedelapan provinsi tersebut yaitu Riau, Kalimantan Barat. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
