TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan lembaganya dan beberapa pengamat ekonomi sudah lama menduga bahwa data produksi beras Indonesia kurang akurat. "Kami menduga itu over estimate," kata dia di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

BACA: Indonesia Masih Impor Meski Surplus Beras, BPS Beri Penjelasan

Ada sejumlah indikator yang menguatkan dugaan BPS tersebut. Antara lain, kata Suhariyanto, adalah tingginya harga dan perlunya impor beras, kendati disebutkan bahwa produksi domestik melimpah.

"Kalau digandeng-gandengkan, ada yang tidak konsisten, enggak koheren, dan tidak membentuk sebuah cerita yang utuh," ujar Suhariyanto.

Kendati sudah lama menduga adanya ketidakakuratan dalam perhitungan produksi beras, Suhariyanto mengatakan pembenahan data beras bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

"BPS juga ikut berkontribusi salah, tidak cepat merubah metodologinya," kata Suhariyanto. Tantangan dalam merumuskan metodologi teranyar, menurut dia, contohnya adalah perlunya ada metodologi yang objektif dan dibantu teknologi terkini. Sehingga hasilnya bisa cepat dan transparan.

"Makanya saya mengundang banyak ekonom untuk mengkritisi," ujar Suhariyanto. Dengan metodologi teranyar, BPS dapat menghitung produksi pangan bulanan dan tiga bulan ke depan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa data produksi beras nasional selama 20 tahun terakhir keliru. "Selama ini, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang sesuai dengan lapangan. Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5 persen per tahun dan penduduk bertambah," kata JK usai rapat terbatas di Kantor Wapres, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Dia melanjutkan sejak 2015, BPS tidak mengeluarkan perkiraan proyeksi produksi beras nasional. Hal itu disebabkan adanya kekeliruan penghitungan luas lahan oleh Kementerian Pertanian. "Bahwa ini pencatatan sejak 1997 yang lalu, saya termasuk salah juga sebagai Wapres yang lalu karena tidak segera mengevaluasi," ujar JK.

Untuk memperbaiki data produksi beras, pemerintah sepakat menyempurnakan metode penghitungan produksi dengan menggunakan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah.

"Secara ilmiah, kami memperbaiki itu; yang dipakai ini ada dua, satelit dan (data) lapangan. Setelah (menggunakan) satelit, kemudian dicek di lapangan," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat di Kantor Wapres Jakarta.

CAESAR AKBAR | VINDRY FLORENTIN