Kemendag Kembali Minta Bantuan TNI Atasi Barang Selundupan

Selasa, 23 Oktober 2018 17:08 WIB

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melepas ekspor perdana produk ayam olahan chicken nugget hasil produksi PT Belfoods Indonesia ke Jepang pada hari ini, 22 Maret 2018. Dewi Nurita/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI resmi memperpanjang kerja sama pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan negara. Kerja sama ini diperpanjang seiring dengan masih maraknya aksi penyelundupan barang dari luar negeri ke Indonesia, seperti barang elektronik, hingga produk makanan minuman.

"Kepada siapa lagi kami bisa minta tolong? untuk itu kami mohon bantuan TNI," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam acara penandatangan MoU antara Kemendag dan TNI di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

Kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan serupa yang diteken 23 Juli 2013 dengan TNI Angkatan Darat. Namun saat ini, kerja sama kerja sama dilakukan dengan seluruh matra TNI, mulai di tambah dengan laut dan udara. Sebab, Kemendag menyadari tingkat penyelundupan lewat laut masih cukup tinggi.

Enggar meyakini, persoalan penyelundupan ini tak lepas dari terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sebab, perang dagang telah menyebabkan daya beli masyarakat dunia menurun sehingga beberapa barang dari negara produsen mengalami kelebihan suplai. Indonesia dengan 260 juta lebih penduduk, kata Enggar, menjadi pasar potensial untuk masuknya barang ilegal tersebut.

Setelah kesepakatan ini, maka Kemendag dan TNI akan bekerja sama dalam perlindungan konsumen dari barang ilegal di perbatasan. Kedua institusi juga akan saling bertukar data dan informasi dalam melakukan operasi bersama penanganan penyelundupan barang ini. "Semoga berjalan dan terealisasi dengan baik," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag, Veri Anggriono Sutiarto, mengatakan pihaknya masih menghitung besaran kerugian negara dari barang selundupan tiga tahun terakhir sejak kesepakatan dengan TNI pada 2013. "Yang pasti untuk selanjutnya, kami berharap bisa berkurang 50 sampai 60 persen," ujarnya.

Menurut Veri, perbatasan Indonesia di daerah Batam, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat menjadi daerah yang paling rawan untuk terjadinya aksi penyelundupan. Selain itu, barang yang banyak diselundupkan yaitu mulai dari barang elektronik seperti handphone hingga produk makanan minuman. "Selain menganggu harga, kami khawatir pada aspek keamanannya juga," kata dia.

Berita terkait

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

37 menit lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

2 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

2 hari lalu

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TNI Benarkan Ada Serangan TPNPB, Bantah Ada Prajurit yang Luka

2 hari lalu

TNI Benarkan Ada Serangan TPNPB, Bantah Ada Prajurit yang Luka

Kodam XVII/Cenderawasih membenarkan ada serangan dari TPNPB kepada Satgas Yonif 527/BY yang sedang berpatroli di Kampung Bibida, Paniai, Papua

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

3 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya