4 Tahun Jokowi, Menteri Ekonomi Paparkan Kinerja Pemerintah

Selasa, 23 Oktober 2018 12:21 WIB

Sejumlah menteri ekonomi memaparkan kinerja pemerintah sepanjang empat tahun terakhir, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Sumber: Setneg

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri Kabinet Kerja bidang ekonomi memaparkan kinerja selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemerintahan Jokowi genap berjalan empat tahun pada 20 Oktober lalu.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Berjaya di Infrastruktur tapi Loyo di Manufaktur

"Ada lima pilar yang akan disampaikan, yang pertama, pembangunan ekonomi dan daya saing oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasution)," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Moeldoko membuka pemaparan sekitar pukul 08.00 WIB. Ia mengantar pemaparan tersebut dengan membacakan sejumlah pencapaian makroekonomi era Jokowi.

"Dalam empat tahun pemerintahan, makro ekonomi dikelola dengan baik dan penuh kehati-hatian," ujar Moeldoko. Pertumbuhan ekonomi berhasil dicapai di kisaran 5 persen dan terus mengalami peningkatan.

Advertising
Advertising

Selain itu, kata Moeldoko, pemerintah juga bisa menurunkan angka pengangguran dengan membuka kesempatan-kesempatan kerja. "Presiden menjanjikan 10 juta, sekarang sudah 8,7 juta. Sampai akhir pemerintahan harapannya bisa melampaui."

Di samping itu, Moeldoko mengatakan pemerintah sukses menekan inflasi dari kisaran 8 persen di 2014 menuju kisaran 3,5 persen. Rendahnya angka inflasi tersebut diharapkan bisa menjaga daya beli dan membeli ruang gerak bagi masyarakat.

"Untuk pertama kalinya angka kemiskinan mencapai satu digit, yaitu 9,82 persen pada 2018, sementara ketimpangan pendapatan turun ke 6,89 persen di Maret 2018," ujar Moeldoko.

Moeldoko pun menyebut selama empat tahun pemerintahan Jokowi - JK, fiskal dan moneter Indonesia dikelola secara hati-hati dan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari defisit APBN yang dijaga di bawah 3 persen. Begitu pula dengan defisit transaksi berjalan yang terus ditekan di bawah 3 persen dari PDB.

Tak hanya itu, Moeldoko juga mengatakan cadangan devisa Indonesia sejauh ini masih aman dan diatas standar yang ditetapkan. "Rasio utang dijaga di bawah 30 persen, di bawah amanat UU yang maksimal 60 persen."

Selepas pemaparan dari Moeldoko, Menteri Darmin Nasution dipersilakan untuk memaparkan secara mendetail kinerja ekonomi Indonesia selama empat tahun. Selain Darmin Nasution, sejumlah menteri lain yang hadir antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Rizal Ramli Kritik Pertumbuhan, Utang Hingga Kurs

Lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Beberapa menteri ekonomi yang tak terlihat di antaranya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.

Berita terkait

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

51 menit lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi

1 jam lalu

Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi

Khofifah menyatakan bakal kembali maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya