Darmin Nasution: Pemerintah Siapkan Perluasan Insentif Pajak

Reporter

Caesar Akbar

Jumat, 28 September 2018 15:23 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ditemui usai mengikuti salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim, Graha Sucofindo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pemerintah tengah merumuskan ulang kebijakan insentif pajak. Menurut Darmin, insentif pajak perlu diperluas guna menarik investasi.

Baca: SBY Klaim Selamatkan Defisit Migas, Indef: Tapi Inflasi Tinggi

"Kelihatannya perlu diperluas untuk investasi. Kapan selesainya, perlu waktu mungkin seminggu dua minggu ini," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

Keputusan tersebut diambil setelah BI menggelar Rapat Dewan Gubernur BI pada 26-27 September 2018. Keputusan ini konsisten dalam upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke batas aman

Menurut Darmin, tax holiday termasuk ke dalam insentif yang dibicarakan tersebut. Darmin mengatakan pemerintah juga menyiapkan kebijakan lain yang belum bisa dipublikasikan.

Darmin menyebut kebijakan itu disusun lantaran Indonesia sekarang sedang masuk ke dalam situasi di mana tingkat bunga sedikit lebih tinggi. Apalagi, kemarin Bank Indonesia juga ikut menaikkan suku bunga acuannya.

Kemarin, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan 7-Day Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) dari level 5,5 persen menjadi 5,75 persen dengan suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing di level 5 persen dan 6,5 persen.

Menurut Darmin, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, mau tak mau mesti ditempuh untuk mengimbangi kenaikan suku bunga acuan The Fed. "Apa boleh buat, kalau enggak ya kita akan tertekan lagi."

Dalam kondisi perekonomian global saat ini, Darmin berujar para pemangku kepentingan mesti memilih antara stabilitas atau pertumbuhan ekonomi. "Kalau stability-nya terancam ya stability-nya dulu yang diurusin."

Darmin tak memungkiri kondisi tersebut bakal berpengaruh kepada perekonomian Indonesia ke depannya. "Ada juga pengaruhnya (ke ekonomi), kalau dibilang enggak ada, ketawa orang. Ya ada lah," kata Darmin. Namun sejatinya, selain dikendalikan oleh pasar, perekonomian juga bisa dipengaruhi dorongan pemerintah.

"Tergantung pemerintah bisa mendorong juga enggak dari segi yang lain. Itu sebabnya kemudian kita selain merumuskan kebijakan-kebijakan," kata Darmin Nasution.

Berita terkait

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

7 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

15 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

21 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

22 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

38 hari lalu

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

24 Februari 2024

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

15 Februari 2024

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini

15 Februari 2024

Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini

Presiden Jokowi menyebutkan, untuk sementara ini belum ada insentif lagi untuk mobil listrik di tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

14 Februari 2024

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berencanya memantau quick count atau perhitungan cepat siang ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

14 Februari 2024

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya