Bank Dunia: Peluang Indonesia Alami Krisis Keuangan Relatif Kecil
Reporter
Antara
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 20 September 2018 18:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia menilai peluang terjadi krisis keuangan di Indonesia relatif kecil meski berhadapan dengan risiko penurunan pertumbuhan ekonomi akibat gejolak ekonomi global.
Baca: Luhut Resmikan Pusat Komando Pengamanan IMF - World Bank Meeting
"Pada 2018, Indonesia berada di posisi yang lebih kuat. Sekarang Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang lebih kuat," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A Chaves saat peluncuran Laporan Kuartalan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Kamis 20 September 2018.
Rodrigo menuturkan, ketidakpastian global yang meningkat akibat perang dagang memang telah menyebabkan keluarnya porfofolio dari pasar di negara berkembang termasuk Indonesia.
Keluarnya arus modal menyebabkan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun naik 121 basis poin di kuartal kedua hingga mencapai 8,2 persen. Rupiah pun terdepresiasi 4,8 persen terhadap dolar AS di kuartal kedua, ditambah 2,7 persen pada Juli dan Agustus.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya hingga 125 basis poin sejak Mei 2018 untuk merespon peningkatan volatilitas pasar keuangan global.
"Itu menjadi sinyal komitmen bank sentral terhadap stabilitas, meskipun inflasi 3,3 persen alias masih di bawah target Bank Indonesia," kata Rodrigo.
Lead Country Economist Bank Dunia Frederico Gil Sander, mengatakan walaupun pertumbuhan ekonomi masih menghadapi risiko penurunan, terjadinya gejolak krisis keuangan di Indonesia relatif minim seiring dengan komitmen pemerintah menjaga stabilitas.
"Risiko yang terkait dengan krisis keuangan di Indonesia tetap kecil karena koordinasi kebijakan yang kuat dan fundamental ekonomi yang juga lebih kuat, terutama jika dibandingkan dengan periode Taper Tantrum pada 2013 dan Krisis Keuangan Asia 1998," ujar Sander.
Sander menuturkan, Bank Indonesia memperketat kebijakan moneternya dengan menjaga perbedaan tingkat suku bunga acuannya dengan AS, sehingga diharapkan mampu "menjinakkan" terjadinya arus modal keluar.
Dari sisi pemerintah, defisit dan tingkat utang juga dijaga tetap rendah. "Yang terpenting, dengan fokus mempertahankan stabilitas, pemerintah diperkirakan akan melanjutkan kebijakan pengetatan untuk membendung arus modal keluar, bahkan jika itu membebani pertumbuhan," kata Sander.
Simak berita tentang Bank Dunia hanya di Tempo.co
ANTARA
