TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Willem Rampangilei menyatakan total kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, mencapai Rp 8,6 triliun. Angka ini bertambah dari perkiraan sebelumnya yang hanya sekitar Rp 6 triliun.

Baca juga: Fahri Hamzah Tak Ada Leadership dalam Rehabilitasi Lombok

"Ini harus diverifikasi lagi, karena baru hitungan cepat," kata Willem dalam Rapat Konsultasi DPR soal penanganan bencana gempa NTB di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 September 2018. Dari total kebutuhan dana itu, baru sekitar Rp 377 miliar yang sudah disalurkan melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BNPB.

Kenaikan ini terjadi karena adanya proses validasi data di BNPB. Sebagai contoh, total jembatan yang rusak di Kementerian PUPR hanya 12 unit, namun di data BNPN bertambah menjadi 17 unit. Lalu 381 rumah ibadah yang rusak versi PUPR, ternyata mencapai 1143 lebih dari data BNPB.

Dari total kebutuhan dana ini, alokasi terbesar ditujukan untuk Lombok Utara dan Lombok Barat yang menjadi lokasi paling terkena dampak. Total kerusakan di Lombok Utara mencapai Rp Rp 3,19 triliun dan total kebutuhan rehabilitasi sebesar Rp Rp 3,09 triliun. Sementara total kerusakan di Lombok Utara mencapai Rp 3,59 triliun dan total kebutuhan Rp 2,08 triliun.

Sebelumnya, serangkaian gempa bumi melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat sepanjang Agustus 2018. BNPB telah mencatat sekurang-kurangnya ada 564 orang menjadi korban jiwa dimana 82,8 persennya berada di Lombok Utara. Lalu 1.584 korban luka-luka dengan 52,3 persen di Lombok Utara.

Pada 27 Agustus 2018, Willem menyampaikan bahwa perkiraan kebutuhan dana hanya sekitar Rp 6 triliun. Ia mengatakan anggaran ini dipergunakan membangun kembali rumah-rumah yang rusak sekolah, fasilitas kesehatan dan ratusan tempat ibadah. Bahkan, dana Rp 6 triliun pun akan diarahkan untuk dana pemulihan korban gempa.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan sumber rehabilitasi sebenarnya tidak hanya berasal di BNPB saja, namun juga di kementerian terkait. Selain anggaran Rp 377 miliar BNPB, Mardiasmo mengatakan anggaran dari Kementerian Sosial juga sudah turun hingga Rp 236 miliar, Kementerian Kesehatan Rp 11,4 miliar, Kementerian PUPR Rp 176 miliar dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 233 miliar.

Walau begitu, dana cadangan bencana yang tersedia hanya Rp 4 triliun, lebih rendah dari dana kebutuhan yang disampaikan BNPB. Walau begitu, kata Mardiasmo, penyaluran dana untuk rehabilitasi gempa Lombok akan terus dilakukan menggunakan pendanaan saat ini. "Rp 1 triliun lagi sudah dikeluarin Kemenkeu, tinggal menunggu dokumen dari Pak Willem saja," ujarnya.