Rabu, 14 November 2018

Fahri Hamzah: Tak Ada Leadership dalam Rehabilitasi Lombok

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Pada 8 Maret 2018, Fahri melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Pada 8 Maret 2018, Fahri melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengkritik proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilakukan pemerintah. Ia menyoroti sejumlah persoalan yaitu birokrasi bencana yang belum terlalu solid sehingga menyebabkan adanya perbedaan data dampak bencana antar institusi negara.

    Baca: Fahri Hamzah Kritik 3 Hal Ini ke Susi Pudjiastuti

    "Di sini leadership-nya kurang great," kata Fahri di hadapan sejumlah menteri dalam Rapat Konsultasi DPR soal penanganan bencana gempa NTB di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 September 2018. "Ini yang harus diselesaikan, Kalau di sini kita gamang, maka masyarakat di bawah juga akan lebih gamang."

    Rapat ini dipimpin oleh Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sementara menteri yang hadir yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Willem Rampangilei.

    Sebelumnya, serangkaian gempa bumi melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat sepanjang Agustus 2018. Dari data terakhir, BNPB telah mencatat sekurang-kurangnya 564 orang menjadi korban jiwa, 1.584 korban luka-luka, 445.343 ribu orang lebih terpaksa mengungsi, 167 ribu rumah rusak, 1194 sekolah rusak, dan 1143 rumah ibadah rusak.

    Menurut Fahri Hamzah yang juga berasal dari Dapil NTB ini, ada beberapa persoalan yang ditemuinya di lapangan seperti dana bantuan yang belum bisa dicairkan pengungsi untuk membangun rumah. Sementara pemerintah hanya bertekad membangun rumah jadi tanpa menyediakan hunian sementara. "Jadi kalau Anda lihat, banyak itu sore-sore yang pada tidur di jalan," ujarnya.

    Selain itu, data dampak bencana menurut dia juga tidak satu kesatuan antara Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, dan BNPB. Sebagai contoh, Kementerian PUPR menyebut ada 12 unit jembatan yang rusak. Sementara BNPB menyebut jumlahnya mencapai 17 unit. "Dari sini saja, ada berbeda data," ujarnya.

    Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda juga mengkritik lambannya proses verifikasi rumah rusak oleh pemerintah. Proses verifikasi ini merupakan penentu besaran kerusakan yang dialami suatu rumah dan dana bantuan yang disalurkan. Dari 167 ribu lebih rumah rusak, ia menyayangkan baru sekitar 32 ribu yang sudah diverifikasi. "Ini perlu dipercepat," ujarnya.

    Menteri Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah berupaya maksimal melakukan koordinasi antar-lembaga terkait penanganan gempa Lombok. Menanggapi kritikan Fahri, Darmin menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembangunan rumah jadi. "Karena presiden tak ingin ada rumah sementara, agar tidak lahir daerah kumuh di kemudian hari," ujarnya.

    Baca: Gaji PNS Diusulkan Naik, Fahri Hamzah: Biasa Menjelang Pemilu

    Adapun Kepala BNPB Willem mengatakan data memang boleh bersumber dari mana saja asalkan dilakukan validasi setelahnya. "Perbedaan data itu biasa di setiap bencana." Tapi, kata dia, BNPB tengah berupaya mempercepat proses pendataan di NTB agar lebih akurat, termasuk pada proses verifikasi rumah rusak yang disampaikan Baiq Isvie.

    Simak berita menarik lainnya terkait Fahri Hamzah hanya di Tempo.co. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lion Air JT - 610, Kecelakaan Pesawat Nomor 100 di Indonesia

    Jatuhnya Lion Air nomor registrasi PK - LQP rute penerbangan JT - 610 merupakan kecelakaan pesawat ke-100 di Indonesia. Bagaimana dengan di dunia?