TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menyebut proyek-proyek energi baru terbarukan tidak akan mundur dari rencana. Kendati banyak desakan agar pemerintah menunda sejumlah proyek infrastruktur supaya sebagian dana pembangunan bisa digunakan untuk membantu menguatkan kurs rupiah.

Baca juga: Pemadaman Listrik di Jawa Lakukan Bergilir karena Transmisi

"Tadi Pak Jonan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan) bilang EBT enggak boleh mundur loh. Jadi EBT enggak mundur," ujar Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 6 September 2018. Dia menegaskan tetap mematok target 23 persen energi baru terbarukan di 2025.

Dengan demikian, Syofvi memperkirakan proyek-proyek yang akan bergeser waktu pengerjaannya antara lain adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Namun, dia belum bisa menyebutkan proyek mana saja yang bisa ditunda.

"Masih saya cek kalau saya mundurkan itu dua tahun, reserve margin itu cukup ga? Kan gitu," kata Syofvi lagi. Saat ini ada sekitar 15 ribu megawatt proyem energi yang belum financial close. "Pokoknya sedang kami simulasikan."

Di lain kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penundaan sejumlah proyek listrik di Pulau Jawa untuk mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS. "Kita reschedule (jadwal ulang) beberapa proyek listrik," ujarnya seusai Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Kepulauan dan Pulau (AIS) di Jakarta.

Luhut menjelaskan, penjadwalan ulang proyek listrik itu di antaranya terkait upaya pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah yang belakangan ini melemah. "Supaya tidak salah mengerti ya, di Jawa, (pasokan listrik) sudah cukup sekarang ini. Jadi, mungkin (ditunda) enam bulan atau satu tahun, kita mau menenangkan dulu masalah currency (mata uang) ini," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menjadwalkan ulang sejumlah proyek infrastruktur kelistrikan sebagai upaya mengendalikan impor komponen. Hal ini yang dinilai turut menyebabkan defisit transaksi perdagangan, sehingga nilai tukar rupiah terus melemah. Pasalnya perusahaan pembangkit listrik disinyalir tidak menaati kewajiban pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), sehingga impor komponen melambung.

Meski demikian, Luhut tidak menyebutkan secara gamblang proyek mana saja yang ditunda. Ia mengatakan penundaan terhadap proyek-proyek kelistrikan yang belum mencapai penyelesaian pembiayaan (financial close). "Jadi yang sudah financial close, akan terus (berjalan)," tuturnya.

Proyek kelistrikan yang belum financial close mencapai sekitar 15.200 MW. Proyek-proyek tersebut awalnya ditargetkan mulai 2019, namun akan ditunda pada 2021-2026. Meski ditunda, pemerintah memastikan target rasio elektrifikasi oleh PLN hingga 99 persen pada 2019 akan tetap tercapai.

CAESARAKBAR | ANTARA