TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mewaspadai dampak kondisi keuangan Argentina yang di ambang krisis belakangan ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang baru kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, siang tadi bergegas mengumpulkan para menteri di bidang perekonomian untuk rapat di Istana.

Baca juga: Gerindra Kritik Utang Pemerintah, Begini Jawaban Sri Mulyani

"Kami melihat dari pergerakan global tentu akan kami waspadai karena dinamika yang berasal dari sentimen Argentina sangat tinggi," kata Sri Mulyani seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.

Akhir pekan lalu, Bank Sentral Argentina menaikkan suku bunga acuannya 15 persen dari 45 persen menjadi 60 persen. Kebijakan itu diambil untuk meredam krisis Argentina yang membuat nilai tukar peso mengalami terdepresiasi hingga 45 persen terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sri menuturkan pemerintah segera mengantisipasi gejolak ini lantaran merasa tekanan dari Argentina bakal terus berlangsung. Selain itu, hal ini kadang diperparah dengan kondisi di negara berkembang lainnya.

Ia berujar untuk di dalam negeri pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan terus mensinergikan koordinasi dari sisi informasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menstabilkan kondisi ini akan saling dibagi di antara otoritas ini.

"Sehingga kami bisa terus langsung lakukan penyesuaian kalau memang akan dilakukan," ujarnya.

Menurut Sri, saat ini fokus pemerintah tetap pada bagaimana cara mengurangi sentimen dari neraca pembayaran. "Selama ini yang disebut sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi dari transaksi berjalan dan neraca perdagangan," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, sekarang sedang mengendalikan kebutuhan devisa lantaran menjadi aspek yang bisa dikontrol. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian sedang mengidentifikasi 900 komoditas impor yang sebagian besar merupakan barang konsumsi.

Selain itu, bagi Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina dan PLN, pemerintah akan melihat apa saja kebutuhan yang tidak bisa ditunda. "Kalau pun kebutuhan yang tidak bisa ditunda, bagaimana suplai dolar dilakukan tanpa mengubah sentimen market," ucapnya.

Menurut Sri, pada intinya pemerintah tetap fokus untuk memperkuat pondasi ekonomi dengan cara mendorong peningkatan ekspor. "Namun sekali lagi, situasi ini masih berlangsung karena kondisi krisis di Argentina masih akan berjalan dan mungkin akan menimbulkan dampak spillover ke negara berkembang. Oleh karena itu kami akan memperkuat pondasi ekonominya. Ekspor akan tetap dorong," kata Sri Mulyani.