DPR Minta Penjelasan Menteri Perdagangan Soal Impor Beras

Reporter

Antara

Editor

Anisa Luciana

Jumat, 24 Agustus 2018 15:28 WIB

Lagi, Beras Impor Masuk Awal 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap Komisi IV DPR RI untuk segera memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk dimintai penjelasan soal penambahan izin impor beras sebanyak satu juta ton yang dikeluarkan oleh Kementerian tersebut.

Baca juga: Darmin Nasution: Stok Beras sampai Musim Panen Februari 2019 Aman

"Saya mendukung rencana Komisi IV DPR memanggil Menteri Perdagangan untuk memperoleh penjelasan yang lugas dan menyeluruh atas kebijakan impor beras," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.

Bambang yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu menanggapi adanya informasi bahwa Kemenerian Perdagangan (Kemendag) telah menambah izin impor beras untuk Perum Bulog sebanyak satu juta ton, sehingga total izin impor yang telah diterbitkan Kemendag menjadi dua juta ton.

Baca juga: Jokowi Panggil Bulog dan Menteri, Cek Stok Beras Hadapi Kemarau

Menurut Bamsoet, selama ini terkait izin impor beras kerap memunculkan spekulasi sehingga penjelasan Menteri Perdagangan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI diharapkan dapat mengklarifikasi spekulasi yang muncul di ruang publik. "DPR berharap penjelasan Menteri Perdagangan dapat meredakan spekulasi yang muncul," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan penambahan izin impor beras sebanyak satu juta ton itu telah diputuskan sekitar tiga bulan lalu dan berlaku hingga Agustus 2018. Enggartiasto beralasan penambahan impor beras itu diperlukan untuk menambah cadangan stok beras nasional yang mulai berkurang.

ANTARA

Berita terkait

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

2 jam lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

6 jam lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

9 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

11 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

1 hari lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

1 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya