Biayai APBN 2019-2022, Pemerintah Utamakan Rilis Surat Utang SBN
Reporter
Tempo.co
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 23 Agustus 2018 16:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan tetap memprioritaskan penerbitan surat utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jangka menengah tahun 2019-2022. "Penerbitan SBN domestik pada kisaran 70–75 persen dari total penerbitan SBN," seperti dikutip dari dokumen Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2019, Kamis, 23 Agustus 2018.
Baca: Bukan Cina, Ini Negara Pemberi Utang Terbesar ke RI
Selain itu pemerintah untuk tenor jangka menengah hingga jangka panjang akan mempertahankan ketersediaan penerbitan SPN 3 bulan dan 6 bulan serta 1 tahun. Pemerintah juga akan menerbitkan SBN valas sebagai pelengkap dalam denominasi hard currency untuk membantu memenuhi kebutuhan cadangan devisa negara.
Hal-hal tersebut dilakukan pemerintah dengan sebelumnya mempertimbangkan kondisi perekonomian di tahun 2018 yang cukup volatile dan berpotensi mengulang krisis tahun 2008-2009. Kondisi krisis dimaksud yaitu depresiasi nilai tukar hingga 35 persen dari nilai tukar rata-rata tahun 2018 dan kenaikan imbal hasil hingga maksimum 109 persen dari imbal hasil rata-rata di tahun 2018.
Dengan kemungkinan syok perekonomian tersebut, pemerintah memproyeksikan risiko utang akan bergerak dalam tiga kisaran berikut.
1. Risiko nilai tukar semakin menurun yang ditunjukkan oleh rasio utang valas terhadap total utang sebesar 39 persen pada tahun 2019 menjadi 35 persen pada tahun 2022 dengan. Adapun kisaran fluktuasi kurs berkisar plus minus 6 persen untuk mengakomodasi syok tersebut.
2. Risiko tingkat bunga semakin terkendali dengan rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang yang dijaga berada pada kisaran minimum 90 persen pada periode tahun 2019 hingga 2022. Adapun kisaran perubahan tingkat bunga berkisar plus minus 1,5 persen untuk mengakomodasi syok itu.
3. Risiko pembiayaan kembali yang terkendali dengan rasio utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek (1 tahun) terhadap total utang sebesar 8,5 persen di tahun 2019 menuju 10 persen di tahun 2022 dengan kisaran plus minus 1 persen. Sementara average time to maturity sebesar 8,5 tahun di tahun 2019 menuju 8 tahun di tahun 2022 dengan kisaran plus minus 0,5 tahun untuk mengakomodasi syok tersebut.
Pemerintah juga memperhatikan indikator risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal akan ikut terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar rupiah dan tingkat imbal hasil. Dalam hitungan proyeksi pemerintah, rasio utang terhadap PDB diperkirakan sebesar 29,5-31 persen pada periode tahun 2019 hingga 2022 dengan potensi pergerakan di kisaran plus minus 5 persen untuk mengakomodasi syok.
<!--more-->
Rasio utang terhadap PDB, diperkirakan pemerintah bakal meningkat melebihi 30 persen akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Outlook rasio utang terhadap PDB ini menjadi catatan penting agar pemerintah lebih agresif menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan utang yang prudent, baik yang bersifat tahunan maupun jangka menengah.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperhatikan pembayaran bunga utang terhadap PDB sebesar 1,5-2 persen pada periode tahun 2019 hingga 2022 dengan kisaran kurang lebih 1 persen. Selain itu rasio pembayaran bunga utang terhadap outstanding utang sebesar 5,5-6,5 persen dengan kisaran sebesar kurang lebih 1,5 persen pada periode tahun 2019 hingga 2022 untuk mengakomodasi syok.
Sedikitnya ada lima kebijakan pengelolaan utang yang disiapkan pemerintah.
1. mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri, dengan tetap memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
2. melakukan pengembangan instrumen utang dalam rangka memperluas basis investor utang dan pendalaman pasar
3. memanfaatkan instrumen lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang
4. mengelola portofolio yang tepat berkenaan dengan transaksi program pembelian kembali (buyback) dan debt switch, maupun optimalisasi kualitas penetapan seri benchmark baik dari sisi tenor dan jumlah seri dengan mempertimbangkan likuiditas dan preferensi investor;
5. memperkuat koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman sebelumnya mengatakan saat ini pemerintah masih terus memantau perkembangan pasar uang yang tengah bergejolak sebelum menetapkan strategi pembiayaan utang. "Kalau strategi 2019 akan kami sampaikan bulan Desember. Semuanya nanti, berapa growth issues-nya, komposisi dari rupiah non rupiah, baik lewat penerbitan sukuk maupun surat utang konvensional itu nanti kita lihat," kata Luky ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta Selatan, Senin 20 Agustus 2018.
Adapun ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan pemerintah menghadapi sejumlah tantangan di bidang anggaran pada tahun 2019. Selain mesti berutang untuk membayar defisit anggaran, pemerintah juga harus melunasi utang jatuh tempo sebesar Rp 409 triliun.
<!--more-->
Untuk itu, pemerintah telah merencanakan penambahan utang baru sebesar Rp 359,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Itu belum memperhitungkan kemungkinan refinancing utang jatuh tempo," ujar Bhima kepada Tempo, Selasa, 21 Agustus 2018.
Bhima berpendapat saat ini memang tidak ada strategi untuk menutup utang jatuh tempo tahun depan selain dengan lakukan refinancing alias menerbitkan Surat Berharga Negara baru dengan tenor yang lebih panjang. Persoalannya, beban bunga SBN dipastikan naik tahun depan. Sebab tahun depan suku bunga Bank Sentral AS diproyeksikan naik hingga tiga kali.
Lebih jauh, Bhima memperkirakan pengurangan pembiayaan utang dalam anggaran tahun depan sulit direalisasikan. Sebab, ia memproyeksikan total utang pemerintah hingga akhir 2019 bisa mencapai Rp 4.685 triliun atau naik 8,3 persen.
Pertumbuhan utang itu masih berpotensi membengkak lebih besar jika penerimaan pajak mengalami shortfall. "Karena growth target pajak 10 persen overshoot," ujar Bhima. "Strategi front loading untuk penerbitan Surat Berharga Negara baru pun diprediksi akan melebar dari target."
Tantangan lain yang dihadapi pemerintah, ujar Bhima, adalah tidak sejalannya pertumbuhan utang dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya ditargetkan 5,3 persen. Apabila pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto berarti utang masih belum dikelola secara produktif. "Jadi di 2019 tantangan utang sekali lagi makin berat," katanya.
Baca: Sri Mulyani Vs Zulkifli Hasan, Ini Fakta Soal Utang Pemerintah
Ihwal utang pemerintah tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setelah disinggung Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018. Saat itu Zulkifli menyebutkan besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 tidak wajar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tren pertumbuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari utang terus turun sejak 2016. Pembiayaan utang mencapai puncaknya pada 2015. "Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak," ujar Sri Mulyani dalam akun Facebook-nya, Senin, 10 Agustus 2018.
DIAS PRASONGKO | CAESAR AKBAR
