TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia memberikan relaksasi lewat penurunan batasan transaksi fasilitas foreign exchange lindung nilai atau FX Swap Hedging dari US$ 10 juta menjadi US$ 2 juta. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Nanang Hendarsah mengatakan penurunan ini adalah usaha BI untuk menarik minat pengusaha, nasabah, investor, importir dan eksportir dalam menggunakan fasilitas ini.

BACA: Utang Luar Negeri Capai Rp 4.997 T, Gubernur BI: Masih Aman

"Kebijakan ini untuk mendorong minat pengusaha mengunakan fasilitas FX Swap Hedging sekaligus untuk menjangkau nasabah yang lebih luas," kata Nanang ketika mengelar konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 20 Agustus 2018.

Nanang mengatakan kebijakan ini sebetulnya telah ada sejak lama. Namun, tak banyak pihak yang belum mengetahui. Selain itu, fasilitas swap hedging dari BI selama ini dianggap tak menarik karena mahal karena premi yang tinggi.

Nanang berujar, kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang transaksi swap lindung nilai. Selain itu, BI juga bakal mengelar sosialisasi mengenai kebijakan ini baik kepada bank maupun kepada nasabah khususnya importir dan eksportir.

Fasilitas ini akan diumumkan lewat website BI dan bisa dibuka setiap pukul 14.00-16.00 WIB dari Senin-Jumat. Swap hedging terbuka bagi mata uang yen, dolar Amerika dan yuan.

"Swap rate nanti akan diumumkan sebelum jam 14.00 di website Bank Indonesia sehingga nasabah bank, eksportir, debitur luar negeri atau fund manager tahu level swap rate BI dan bisa langsung memanfaatkan," kata Nanang.

Nanang menjelaskan, premi FX swap rate akan ditentukan lewat lelang yang diajukan oleh bank. Per 16 Agustus 2018 kemarin, swap hedging dengan tenor 1 bulan mencapai 4,64 persen, 3 bulan sebesar 4,88 persen, 6 bulan 5,04 persen dan 12 bulan mencapai 5,13 persen.

Adapun untuk menggunakan swap hedging ini, BI juga mempermudah underlying atau syarat penggunaan. Misalnya, kata Nanang, pengusaha, nasabah, importir, eksportir atau fund manager hanya perlu menunjukkan dokumen diperlukan.

<!--more-->

Khusus untuk nasabah, dengan menunjukan jaminan transaksi perjanjian kredit pinjaman luar negeri atau pinjaman luar negeri untuk penerbitan utang dalam bentuk laporan penjualan surat utang. Untuk eksportir diperlukan bukti kepemilikan valas di bank dalam negeri dan surat pernyataan eksportir. Sebelumnya, eksportir diharuskan menyerakan dokumen informasi devisa hasil ekspor (DHE) yang berbentuk authentication swift message.

Kemudian untuk perusahaan yang mengerjakan infrastruktur pemerintah diperlukan bukti jaminan transaksi (underlying transaction) yang diperlukan adalah dokumen persetujuan proyek dari instansi yang berwenang. Sementara itu, untuk proyek nonpemerintah, diperlukan dokumen persetujuan proyek dari lembaga pemilik proyek.

Sedangkan bagi fund manager, diperlukan jaminan surat rencana investasi yang ada pada surat berharga negara di dalam negeri. Terakhir untuk bank, jaminannya berupa perjanjian kredit bank dengan kreditur bank.

Baca: BI Klaim Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat

Selain itu Bank Indonesia menyatakan jaminan untuk pinjaman luar negeri dalam bentuk penerbitan surat utang melalui laporan penjualan surat utang yang dikeluarkan oleh global custody dan surat declare dana usaha yang mengalami perubahaan dan lain-lain.