TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan menteri-menterinya mengamankan neraca pembayaran terutama menekan defisit transaksi berjalan. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.

Baca: JK Bersedia Jadi Penasihat Tim Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin

Menurut Sri Mulyani, pemerintah berusaha mengamankan defisit transaksi berjalan. Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2018. Defisit itu melebar dibandingkan dengan 2,2 persen pada kuartal I/2018.

"Bapak Presiden (Jokowi) telah memberikan instruksi yang sangat tegas bahwa kami semua di kabinet harus melakukan langkah-langkah untuk mengamankan neraca pembayaran terutama pada defisit transaksi berjalan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers seusai rapat terbatas membahas strategi kebijakan meningkatkan cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Rapat terbatas itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat lainnya.

Menurut Sri Mulyani, salah satu kebijakan yang akan diambil adalah pengendalian impor. Kebijakan pengendalian impor itu, dapat diterapkan kepada proyek infrastruktur yang dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya, adalah proyek milik PLN dan Pertamin yang proses pendanaannya belum rampung atau financial close.

"Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah, pertama, untuk impor yang menyangkut proyek-proyek infrastruktur yang dikendalikan oleh pemerintah. PLN dan Pertamina diminta untuk melihat komponen impor dari proyek-proyek mereka. Karena ini adalah 2 BUMN yang memiliki komponen impor barang modal yang cukup besar," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan komponen yang perlu dilihat itu bukan hanya komponen yang tidak memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), tapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal. "Untuk proyek yang belum financial closing akan ditunda. Kita akan melakukan 6 bulan ini secara sangat firm terhadap dua BUMN ini sehingga kontribusi terhadap impor barang modal terutama dari BUMN bisa dikendalikan," katanya.

Menurut dia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan melihat dari sisi daftar keseluruhan (masterlist) barang yang diminta untuk berhenti diimpor sampai 6 bulan ke depan.

BISNIS

Baca berita lainnya tentang Jokowi di Tempo.co.