Jokowi Minta Gejolak Akibat Krisis Turki Diantisipasi

Selasa, 14 Agustus 2018 15:15 WIB

Presiden Jokowi menyampaikan paparan pendahuluan ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018. Sidang ini dihadiri semua menteri kabinet kerja dan para kepala lembaga non-kementerian. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para menteri untuk mewaspadai dampak ketidakpastian ekonomi global, termasuk kondisi terakhir yang terjadi, yakni krisis Turki. Selain mengantisipasi gejolak perekonomian global, ia meminta para menteri memperhatikan faktor internal, khususnya upaya memperkuat cadangan devisa.

Baca: Jokowi Minta RAPBN 2019 Sehat dan Realistis

"Saya ingatkan bahwa memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting yang harus kita lakukan agar ketahanan ekonomi kita semakin kuat menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian Turki," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.

Dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan defisit neraca transaksi berjalan. Dari sisi fiskal, saat ini Kementerian Keuangan sudah mengelola APBN dengan hati-hati.

Baca: Strategi Jokowi Antisipasi Ancaman Perang Dagang AS

Advertising
Advertising

Defisit APBN saat ini 2,12 persen dan pada 2019 akan turun di bawah dua persen. "Kemudian juga beberapa hal yang saya sampaikan bahwa anggaran belanja modal harus diperbesar terus, ini mulai kelihatan," kata Jokowi.

Selain itu, di sisi moneter, Presiden Jokowi melihat pengelolaan oleh Bank Indonesia sudah sangat hati-hati. "Ini terus kita dukung."

Pemerintah juga mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menguatkan perbankan. Posisi rasio kecukupan modal (CAR) perbankan Indonesia masih kuat, di posisi 20 persen lebih. "Tepatnya 22 persen, hal ini yang harus kita jaga terus," katanya.

Melalui rapat terbatas itu, Jokowi juga ingin mengetahui perkembangan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperkuat cadangan devisa. "Saya ingin pastikan betul ada progresnya di lapangan. Saya update satu-satu sehingga kita benar-benar bisa memperkuat cadangan devisa kita," ucapnya.

Beberapa pekan lalu Presiden sudah menyampaikan perlunya mandatori biodiesel, peningkatan tingkat kandungan dalam negeri. Ia meminta BUMN besar yang masih menggunakan komponen impor agar memperhatikan hal itu. "Pengendalian impor oleh Kemendag serta Ditjen Bea dan Cukai saya kira harus betul-betul dicermati sehingga impor barang yang sangat penting dan tidak penting diketahui."

Presiden Jokowi juga mengingatkan perlunya langkah terobosan untuk meningkatkan ekspor, khususnya terkait dengan investasi. "Sudah ada sistem pelayanan perizinan terpadu secara elektronik atau OSS, ini dampaknya seperti apa, harus kita lihat," katanya. Tak hanya itu, ia pun mengingatkan perlunya penyediaan infrastruktur yang mendukung pariwisata, khususnya di daerah tujuan wisata pengembangan yang sudah ditetapkan.

ANTARA

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

29 menit lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

4 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

5 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

8 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

16 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya