TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan proposal pengelolaan Blok Rokan dari PT Pertamina (persero) jauh lebih baik ketimbang Chevron Pacific Indonesia. Inilah salah satu alasan akhirnya lokasi eksploitasi minyak dan gas, Blok Rokan di Riau, resmi diserahkan ke Pertamina pada Selasa malam, 31 Agustus 2018.

Baca juga: ESDM: Pertamina Kelola Blok Rokan Tak Pengaruhi Proyek IDD

"Pertimbangannya adalah rasionalitas, bukan emosi," kata Arcandra dalam acara Gas Indonesia Summit & Exhibition di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Agustus 2018.

Sebelumnya, Arcandra menyampaikan bahwa Pertamina resmi menjadi pengelola Blok Rokan karena telah memenuhi sejumlah kriteria yang disyaratkan oleh Kementerian ESDM. Di antaranya mulai dari sisi signature bonus, firm working commitment hingga lima tahun ke depan, permintaan diskresi kepada menteri, hingga dari sisi penerimaan negara.

"Semua, dari empat itu, Pertamina memberikan angka yang jauh lebih dari Chevron. Rasionalitas secara komersial," kata dia.

Walau menjadi pengelola resmi, pemerintah tetap menyarankan Pertamina untuk menggandeng perusahaan tertentu sebagai mitra. Tujuannya agar Pertamina tetap bisa menjaga level produksi di salah satu blok minyak terbesar di Indonesia tersebut. "Kami menyarankan untuk mencari partner di bidang oil and gas yang bisa meningkatkan produksi," ujarnya.

Pemerintah, kata Arcandra, tidak memberikan syarat yang rumit bagi Pertamina untuk memilih siapa yang akan digandeng. Asalkan, produksi bisa tetap dipertahankan di level rata-rata saat ini yaitu 200 ribu BOPD untuk minyak dan 24,26 MMSCFD untuk gas. "Kami serahkan kepada Pertamina," ujarnya.

Pemerintah pun tidak menuntut perusahaan yang digandeng Pertamina adalah perusahaan pengelola sebelumnya yaitu Chevron. Yang jelas, kata dia, pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya Blok Rokan pada Pertamina dan 10 persen hak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di dalamnya. "Sisanya itu adalah aksi korporasi pertamina," kata Arcandra.